BLITAR – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar terus memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Mereka melakukan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) serta penyuluhan keamanan pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hasilnya, sebagian dapur MBG masih belum menjaga kebersihan.
Kepala Dinkes Kabupaten Blitar, dr Christine Indrawati mengatakan, kegiatan IKL dan pemeriksaan laboratorium dilakukan secara rutin untuk memastikan air, bahan pangan, hingga proses pengelolaan dan penyajian makanan memenuhi standar kesehatan.
“Pemeriksaan yang kami lakukan di SPPG itu macam-macam, mulai dari airnya, bahan pangannya didapat dari mana, cara pengelolaannya, hingga bagaimana proses pencucian alat makan dan pembuangan air bekasnya. Semua harus sesuai standar,” jelasnya.
Dr Christine melanjutkan, tim dinkes akan memberikan peringatan dan pendampingan apabila ditemukan ketidaksesuaian di lapangan. Jika ada yang belum memenuhi standar, pihaknya mengingatkan agar segera diperbaiki. Selain IKL, dinkes juga tengah melaksanakan penyuluhan keamanan pangan bagi para pengelola SPPG.
Dari total sekitar 85 SPPG di Kabupaten Blitar, baru 17 SPPG yang sudah beroperasi. Setiap SPPG rata-rata memiliki minimal 50 karyawan, sehingga total ada lebih dari 800 orang yang terlibat dalam program penyuluhan. “Kami laksanakan penyuluhan setiap Sabtu karena mereka libur di hari itu. Prosesnya bertahap, setengah-setengah dulu karena ada yang kerja shift malam,” ungkapnya.
Dinkes juga mempercepat proses pelatihan dengan membuka tiga kelas penyuluhan setiap Sabtu, dengan masing-masing diikuti sekitar 100 peserta. Harapannya, semakin banyak karyawan yang memahami keamanan pangan, maka risiko keracunan MBG bisa dihindari.
Sementara itu, untuk pemeriksaan laboratorium sampel air dan makanan, dinkes melakukan di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda). Pemeriksaan dilakukan secara berkala, minimal tiga bulan sekali. “Idealnya memang sebulan sekali, tapi karena keterbatasan biaya dan tenaga, kami sepakati tiga bulan sekali. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan air dan makanan tetap aman dikonsumsi,” tutur Christine.
Dari hasil sementara IKL, hasilnya sebagian besar ketidaksesuaian ditemukan pada sistem pencucian peralatan makan. Banyak pengelola yang masih mencuci langsung di lantai tanpa alas dan belum menggunakan air mengalir.
Dia menambahkan, sebagian besar tenaga kerja di SPPG bukan berasal dari latar belakang kesehatan, sehingga pengetahuan soal sanitasi dan kebersihan masih terbatas. Maka dari itu, edukasi dan pendampingan terus dilakukan. Dinkes berharap seluruh pengelola SPPG dapat lebih disiplin dalam menjaga standar kebersihan dan keamanan pangan.
“Idealnya pencucian tidak langsung di lantai, harus ada meja atau wadah yang lebih higienis. Beberapa juga belum memakai air mengalir, ini yang masih kami benahi. Kami tidak ingin ada kasus keracunan di Kabupaten Blitar. Semua langkah ini bagian dari upaya preventif,” pungkasnya. (jar/ynu) (*)
Editor : M. Subchan Abdullah