Demo berlangsung di kantor developer yang berlokasi di Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Aksi ini menjadi puncak kekecewaan warga yang merasa tertipu karena membeli rumah dengan janji lingkungan aman dan bebas banjir, namun kenyataannya justru menjadi langganan genangan besar setiap hujan deras turun.
“Belum genap satu tahun kami tinggal, tapi sudah enam kali kebanjiran. Bahkan tiga kali terakhir airnya sampai ke atap rumah,” ujar salah satu warga, sambil menunjukkan rekaman video banjir di media sosial yang viral. Fenomena banjir Bekasi 2025 di kawasan ini menjadi bukti lemahnya perencanaan tata ruang dan pengawasan pembangunan oleh pengembang maupun pemerintah daerah.
Dalam aksi protes yang digelar sejak pagi, warga membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan agar pengembang segera memberi solusi atau mengembalikan uang pembelian rumah. Mereka menilai pihak developer lalai karena membangun perumahan di atas lahan yang diduga bekas aliran sungai atau daerah resapan air.
“Kami meragukan kelayakan lahan ini. Jangan-jangan memang ini jalur sungai yang ditimbun jadi kompleks,” ujar salah satu perwakilan warga di sela aksi.
Menurutnya, sejak banjir pertama hingga keenam, pihak developer hanya menjanjikan penanganan tanpa hasil nyata. Warga pun menuntut audit lahan dan izin pembangunan dari pemerintah Kabupaten Bekasi agar tidak ada lagi korban serupa.
Menanggapi demo tersebut, pihak PT Prisma Property akhirnya menemui perwakilan warga untuk melakukan mediasi. Dalam pertemuan itu, pengembang menyatakan siap bertanggung jawab dan akan menggandeng dinas terkait seperti Dinas Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi.
“Intinya developer akan tetap bertanggung jawab. Kami akan minta bantuan dinas terkait untuk menilai kelayakan lahan dan melakukan normalisasi sungai,” ujar perwakilan pengembang saat diwawancarai.
Hasil mediasi sementara disepakati bahwa pihak pengembang akan berkoordinasi dengan Pemkab Bekasi untuk menormalisasi kali di sekitar perumahan. Pertemuan lanjutan dijadwalkan digelar di kantor DPRD Kabupaten Bekasi pada Selasa, 22 Juli 2025, untuk membahas solusi jangka panjang agar banjir tidak terulang.
banjir terkendala cuaca ekstrem dan proses perizinan teknis. “Kami tidak bisa langsung mengerjakan lapangan karena faktor cuaca dan izin dari dinas terkait. Tapi kami berkomitmen memperbaiki drainase dan memperluas saluran air,” kata salah satu pejabat PT Prisma Property.
Namun, penjelasan itu belum sepenuhnya memuaskan warga. Mereka menilai alasan cuaca tidak masuk akal, sebab banjir sudah terjadi berulang kali tanpa adanya langkah konkret. “Kalau sudah tahu daerah rawan banjir, harusnya sejak awal tidak dijadikan lokasi perumahan,” ujar warga lain yang ikut berunjuk rasa.
Sebelum aksi demo berlangsung, video banjir di Artera Hills 2 sempat viral di media sosial. Dalam video berdurasi dua menit itu terlihat warga naik ke lantai dua dan atap rumah untuk menyelamatkan diri. Air berwarna cokelat pekat hampir menenggelamkan seluruh bangunan.
Banjir yang terjadi sejak September 2024 hingga Juli 2025 itu disebut-sebut sebagai salah satu banjir perumahan terparah di Bekasi. Setiap hujan deras turun, kawasan tersebut langsung berubah menjadi lautan air akibat buruknya sistem drainase dan tidak adanya saluran pembuangan memadai ke sungai utama.
Warga kini berharap Pemerintah Kabupaten Bekasi turun tangan langsung mengaudit lokasi dan izin pembangunan perumahan bermasalah. Mereka meminta ada regulasi yang lebih ketat bagi pengembang agar tidak membangun di atas lahan berisiko banjir.
“Harus ada evaluasi menyeluruh. Jangan sampai setiap tahun ada kompleks baru yang jadi korban banjir,” kata tokoh masyarakat setempat.
Para ahli tata ruang juga menilai banjir perumahan seperti di Artera Hills 2 mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap izin lokasi. Banyak proyek perumahan yang berdiri tanpa mempertimbangkan aspek drainase, resapan air, dan dampak lingkungan.
Jika tak segera dibenahi, banjir Bekasi 2025 dikhawatirkan akan terus berulang di berbagai wilayah, terutama di kawasan yang padat pembangunan baru. Bekasi butuh penataan ruang yang lebih tegas agar warganya tak terus menjadi korban genangan air setiap musim hujan tiba.
Editor : Anggi Septian A.P.