BLITAR - Rencana pemerintah pusat memangkas transfer ke daerah (TKD) pada 2026 mendatang mulai menuai kekhawatiran di daerah. Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar pun kini bersiap melakukan langkah antisipatif agar roda pembangunan dan ekonomi tetap berjalan di tengah potensi penurunan dana pusat.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Blitar, Heru Eko Pramono mengatakan, isu pemangkasan TKD menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Sebab, sebagian besar program pembangunan dan pelayanan publik di daerah masih bergantung pada dana transfer dari pusat.
“Kalau benar terealisasi, pemangkasan ini tentu akan berdampak besar. Tidak hanya pada pelaksanaan program daerah, tapi juga pada perputaran uang di masyarakat,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Blitar, Minggu (12/10/2025).
Heru menjelaskan, pemkot kini tengah memutar otak agar program-program prioritas tetap bisa berjalan meski aliran dana dari pusat berkurang. Efisiensi anggaran bakal kembali diperketat. Tak menutup kemungkinan sejumlah program yang sudah dirancang tahun depan akan dihapus atau ditunda pelaksanaannya.
Dampak lainnya, lanjut Heru, juga akan terasa pada sektor ekonomi dan investasi. Pemangkasan TKD bisa menurunkan daya beli masyarakat dan memperlambat perputaran uang di daerah. Hal itu tentu berdampak langsung pada pelaku usaha, terutama di sektor jasa, perdagangan, makanan dan minuman, serta konstruksi yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Bumi Bung Karno.
“Sektor-sektor yang selama ini bermitra dengan pemerintah, seperti jasa dan konstruksi, tentu paling cepat merasakan efeknya. Ketika anggaran pemerintah menyusut, otomatis aktivitas ekonomi ikut melambat,” jelasnya.
Saat ini, DPMPTSP bersama lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan wali kota masih terus membahas langkah mitigasi terhadap kebijakan tersebut. Salah satunya dengan menjaga kepercayaan investor agar tidak ragu menanamkan modal di Kota Blitar.
“Kami harus menjaga agar iklim investasi tetap kondusif. Jangan sampai calon investor menganggap daerah ini stagnan karena adanya pemangkasan anggaran,” pungkasnya.(sub/c1) (*)
Editor : M. Subchan Abdullah