BLITAR-Mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Ignasius Jonan, kembali mengungkap kisah di balik transformasi besar-besaran yang ia lakukan pada sistem kereta listrik (KRL) Jabodetabek. Dalam sebuah wawancara yang kini ramai diperbincangkan di YouTube, Jonan menceritakan bagaimana langkah berani dan disiplin tegas mengubah wajah transportasi publik di Indonesia.
Menurut Jonan, perubahan itu tidak terjadi secara instan. Ia memulainya dengan membenahi kereta jarak jauh lebih dulu sebelum beralih ke jaringan yang lebih kompleks seperti Jabodetabek. “Saya belajar dari yang mudah ke yang sulit. Kalau dari sulit ke mudah pasti ambruk,” ujar Jonan mengenang.
Tantangan di Awal: KRL Jabodetabek Paling Rumit
Jonan mengakui, KRL Jabodetabek adalah sistem transportasi paling kompleks di Indonesia. Ia menyebut, dengan panjang lintasan 450 kilometer dan 101 stasiun aktif, jarak antar stasiun yang hanya 4,5 kilometer membuat masalah operasional semakin rumit.
“Kalau di kereta jarak jauh jarak antar stasiun 10 sampai 11 kilometer, di Jabodetabek cuma empat koma lima. Jadi masalahnya jauh lebih kompleks,” jelasnya.
Ketika baru mulai membenahi sistem itu, Jonan bahkan menerima banyak keraguan dari orang dalam. “Waktu saya masuk, semua bilang enggak bisa. Bahkan ada yang bilang, zaman Pak Harto saja penumpang KRL naik di atas atap enggak ada yang bisa nurunin. Apalagi sekarang,” tuturnya.
Namun, alih-alih menyerah, Jonan justru menjadikan skeptisisme itu sebagai bahan bakar semangatnya. Ia ingin membuktikan bahwa pelayanan kereta listrik di Indonesia bisa manusiawi, aman, dan modern.
Perjuangan Mengubah Pola Pikir
Transformasi KAI tak hanya soal teknis, tapi juga soal mental dan budaya organisasi. Jonan menegaskan tugas utama pemimpin adalah menginspirasi orang-orangnya untuk percaya bahwa sesuatu yang dianggap mustahil bisa dilakukan.
“Itu tugas pemimpin — membuat orang-orangnya mau mencoba hal yang mereka sendiri enggak pernah bayangkan bisa,” tegas Jonan.
Salah satu perdebatan besar terjadi ketika Jonan memutuskan semua KRL harus ber-AC. Saat itu, aturan Kementerian Perhubungan menyebut hanya kereta tanpa AC yang bisa mendapat subsidi.
Jonan menentang keras aturan kuno itu. Ia bahkan membawa koran Kompas lama untuk membuktikan bagaimana zaman sudah berubah.
“Dulu di iklan mobil ditulis R/T/AC. Sekarang enggak perlu, semua mobil pasti sudah ada AC-nya. Nah, masa transportasi publik kita masih tanpa AC?” katanya.
Setelah perdebatan panjang, kebijakan itu akhirnya disetujui. KRL ber-AC pun menjadi standar baru, dan fenomena penumpang di atap lenyap dari Jabodetabek. “Kalau di dalam sudah sejuk dan nyaman, siapa yang mau naik ke atas?” ujarnya.
Baca Juga: KAI Mulai Bangun Peron Baru di Stasiun Blitar, Ini Penjelasan Daop 7 Madiun
Naik Sendiri ke Dalam Gerbong Panas
Untuk memahami penderitaan penumpang, Jonan bahkan turun langsung ke lapangan. Ia mengaku beberapa kali naik KRL non-AC dari Bogor ke Manggarai di jam sibuk pagi.
“Jam enam pagi masih tahan. Tapi jam delapan, panasnya luar biasa. Enggak heran orang naik ke atap. Itu bukan nekat, tapi karena di dalam enggak tahan,” ujarnya.
Ia lalu menambahkan, kebijakan pemasangan AC juga berdampak pada keamanan. “Kalau pakai AC, jendelanya dikunci. Orang enggak bisa manjat ke atap lagi. Itu soal akal sehat,” kata Jonan sambil tertawa.
Sistem Tapping dan Lonjakan Pendapatan
Selain kenyamanan, Jonan juga menyoroti pentingnya efisiensi dan transparansi pendapatan. Sebelum sistem tapping diberlakukan, pendapatan KRL hanya berkisar Rp350–400 miliar per tahun. Namun setelah sistem elektronik diterapkan, angkanya melonjak drastis.
“Setahun langsung jadi Rp4 triliun. Jadi sebenarnya enggak hilang, cuma pindah kantong saja,” jelasnya.
Menurutnya, hal itu membuktikan pentingnya sistem pengawasan dan digitalisasi dalam mengelola BUMN.
Koordinasi dengan Jokowi Saat Jadi Gubernur
Jonan juga mengenang momen koordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta kala itu, Joko Widodo (Jokowi), saat melakukan penertiban pedagang asongan di area stasiun.
“Pak Gubernur tanya, ‘Kalau pedagang di stasiun digusur, mau dikemanakan?’ Saya jawab, saya enggak punya warga, yang punya warga itu Gubernur,” kenangnya.
Namun akhirnya, solusi ditemukan dengan memindahkan para pedagang ke pasar milik PD Pasar Jaya yang lokasinya tak jauh dari stasiun.
“Untung beliau mau mendengar. Kalau enggak, bisa berantakan. Waktu itu Gubernurnya Pak Joko Widodo,” ujar Jonan.
Kini, transformasi KAI di era kepemimpinan Ignasius Jonan dianggap sebagai reformasi paling berhasil di BUMN sektor transportasi. Ia membuktikan bahwa perubahan besar dimulai dari keberanian, ketegasan, dan kemauan untuk turun langsung ke lapangan.
Editor : Anggi Septian A.P.