BLITAR – Pilihan Bupati Blitar menjadi kunci terhadap sosok sekretaris daerah (sekda) definitif yang akan dilantik dalam waktu dekat ini. Sudah ada tiga nama calon sekda, termasuk nama Sekda Kota Blitar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menghormati dan menyerahkan semua hal ini pada putusan kepala daerah.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Muhammad Rifai mengatakan, DPRD menegaskan akan menghormati dan mendukung penuh keputusan Bupati Blitar dalam menentukan sekda definitif. Usai diumumkannya tiga besar hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama Sekda Kabupaten Blitar.
“Sekarang ini sudah ranahnya bupati. Siapa pun yang dipilih, kami dukung. Dulu waktu masih lima besar, kami beri masukan terkait kriteria sekda, tapi setelah tiga besar ini keputusan sepenuhnya ada di bupati,” ujarnya, Minggu (12/10/2025).
Rifai melanjutkan, dewan sejak awal telah memberikan arahan dan pandangan terkait seleksi sekda. Dia sempat berpendapat bahwa aparatur sipil negara (ASN) lokal yang pantas menempati kursi jabatan tersebut. Bukan justru calon dari daerah lain dianggapnya kurang menguasai Bumi Penataran.
Namun, setelah proses berjalan sesuai mekanisme dan hasilnya keluar, DPRD memilih untuk menghormati jalur administrasi yang berlaku. Ternyata nama Priyo Suhartono, yang kini menjabat Sekda Kota Blitar, lolos sebagai tiga besar.
“Kalau bupati memilih salah satu dari tiga besar itu, berarti sudah melalui prosedur yang benar. Kami tinggal melihat kinerja sekda terpilih ke depan. Tentu mendukung, ya semoga saja kerjanya baik dan lancar,” imbuhnya.
Politikus PKB tersebut menambahkan, DPRD berharap pelantikan sekda definitif bisa segera dilakukan agar tidak mengganggu pembahasan agenda penting pemerintahan. Sebab dalam waktu dekat akan ada pembahasan penyusunan Rancangan APBD 2026. Tentunya harus ada sekda definitif untuk membahas hal tersebut.
Dia menjelaskan, berdasarkan informasi dari badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM), berkas tiga besar calon sekda sudah dikirim ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk diverifikasi.
Proses itu biasanya memakan waktu sekitar lima hari sebelum dikembalikan kepada bupati untuk menentukan satu nama yang akan dilantik. “Harus ada percepatan pelantikan Sekda Kabupaten Blitar. Paling tidak saat pembahasan RAPBD 2026 nanti sekda sudah definitif. Targetnya ya bulan ini sosok pengisi jabatan tersebut harus sudah ada,” tegas Rifai.
Rifai juga menegaskan, DPRD tidak akan mencampuri proses pemilihan sekda karena hal tersebut merupakan hak prerogatif bupati. Namun, dia menekankan bahwa sinergi antara sekda dan DPRD sangat penting dalam menjaga ritme pemerintahan daerah.
“Kalau nanti yang terpilih tidak mampu bekerja sama dengan dewan dan menjalankan roda pemerintahan tidak sesuai, tentu akan dilakukan evaluasi. Tapi untuk sekarang, kami hormati dan dukung keputusan bupati,” pungkasnya. (jar/c1/ynu) (*)
Editor : M. Subchan Abdullah