BLITAR - Kebijakan rotasi pejabat yang dilakukan Wali Kota Blitar menuai sorotan dari DPRD. Pasalnya dinilai beberapa rotasi ada yang janggal dan kurang strategis.
Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim mengaku, bahwa proses mutasi yang terjadi beberapa waktu lalu dianggap kurang tepat. Terutama pergeseran pejabat yang selama ini cukup berprestasi justru dipindah.
“Pada dasarnya itu memang kewenangan wali kota. Namun kami melihat ada beberapa dinas seperti dinas kesehatan justru diisi pelaksana tugas (Plt), sementara kepala OPD yang berprestasi malah digeser,” ujarnya kepada Koran ini Selasa (14/10/2025).
Ia menilai, pola mutasi tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan legislatif. “Apakah ini bagian dari strategi tertentu wali kota, kami tidak tahu. Tapi menurut kami, yang berprestasi seharusnya diapresiasi, bukan digeser,” tegasnya.
Syahrul mengingatkan, penghargaan terhadap kinerja pejabat penting untuk menjaga iklim kerja yang sehat dan kompetitif. Bila pejabat yang menunjukkan hasil baik justru dipindah ke posisi kurang leluasa untuk berinovasi, semangat ASN lain bisa ikut menurun.
“Yang berprestasi malah bergeser, sementara yang lain bisa saja memilih bekerja seadanya, asal nyaman. Itu berbahaya bagi semangat membangun,” terangnya.
Ia berharap kebijakan rotasi pejabat ke depan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik atau rotasi rutin, tetapi juga rekam jejak kinerja. “Kalau mutasi tidak berpihak pada kinerja, sulit membangun birokrasi yang produktif,” ujarnya. (mg2/ady) (*)
