BLITAR - Rektor Universitas Madani Indonesia (UMINA) Blitar, Prof. Dr. H. M. Zainuddin, menilai dinamika yang terjadi di tubuh Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar merupakan hal lumrah, selama masih dalam koridor komunikasi yang kurang berjalan dengan baik.
Menurut dia, setiap pihak di pemerintahan sejatinya memiliki tujuan yang sama, yakni menyejahterakan masyarakat dan menegakkan keadilan.
“Kalau ada perbedaan pandangan itu wajar, tapi tujuannya harus tetap satu. Ini lebih pada persoalan miskomunikasi saja. Kalau semua pihak mau saling menghargai dan menghormati, saya yakin tidak akan timbul persoalan,” ujar Profesor yang pernah menjabat Wawali Blitar itu, kepada Koran ini Selasa (14/10/2025).
Dia menegaskan, pejabat publik semestinya memahami bahwa jabatan yang diemban adalah amanah, bukan sekadar posisi politik. "Wali kota itu pemimpin masyarakat, bukan pemimpin partai. Jadi harus tahu, karena ini amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang keliru, ya disadari dan diperbaiki,” tambahnya.
Zainuddin juga mengingatkan pentingnya kekompakan antara wali kota dan wakil wali kota agar roda pemerintahan tetap berjalan harmonis. Dia mengibaratkan hubungan keduanya seperti pasangan “suami istri” yang harus saling memahami. “Kalau dua-duanya bersitegang, ya pasti berat,” katanya.
Menyoal mutasi jabatan di lingkungan Pemkot Blitar beberapa waktu lalu, Zainuddin menjelaskan bahwa proses idealnya melalui kajian Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang diketuai sekda.
“Mutasi itu seharusnya hasil kajian Baperjakat. Semua sifatnya usulan, tapi keputusan akhirnya ada di tangan wali kota dan wakil wali kota,” jelasnya.
Menurutnya, semua persoalan bisa diselesaikan bila komunikasi dijaga dan tidak ada ego yang menonjol. "Biasanya masalah muncul karena tidak ada yang mau mengalah,” tutupnya. (mg2/ady) (*)
