BLITAR – Polemik mutasi yang berdampak pada isu disharmoni Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin dengan wakilnya, Elim Tyu Samba, harus segera diakhiri.
Sebab, situasi tersebut tentu bisa mengancam stabilitas politik pemerintahan daerah.
Apabila isu disharmoni ini terus bergulir bisa memunculkan kesan buruk di mata masyarakat. Mengingat, wali kota dan wakil wali Kota Blitar merupakan pejabat publik yang tentu menjadi pusat perhatian untuk menyukseskan visi-misi dan program pemerintah daerah serta mewujudkan aspirasi masyarakat. Karena itu, sesegera mungkin wali kota dan wakilnya untuk duduk bersama menjalin komunikasi dengan baik demi kelancaran pembangunan di daerah.
Pengamat sosial dan politik, Novi Catur Muspita menungkapkan, keretakan hubungan atau disharmoni yang terjadi pada kepala daerah dengan wakilnya tentu menjadi alarm serius bagi jalannya roda pemerintahan di daerah. Keduanya dipilih oleh masyarakat satu paket sehingga harus kompak dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.
“Apabila isu keretakan ini benar terjadi di Kota Blitar, tentu ini gawat. Wali kota dan wakilnya haruslah kompak dan solid karena ini menyangkut keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Blitar, Kamis (16/10/2025).
Menurutnya, gesekan perbedaan dalam menyampaikan ide, gagasan, atau pandangan di antara kepala daerah dan wakilnya itu merupakan hal yang lumrah. Hal semacam itu bisa terjadi tak hanya di tingkat kota/kabupaten, bahkan level gubernur dan wakil gubernur.
“Saya kira adanya perbedaan kepentingan ataupun konflik kecil antara kepala daerah dan wakil kepala daerah itu hal biasa. Baik itu dalam perpolitikan atau penyelengaraan pemerintahan. Namun, tatkala konflik kecil kepentingan seperti mutasi ini mencuat ke publik, tentu ini menjadi hal serius,” beber Dosen Fakultas Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Islam Balitar (UNISBA) Blitar.
Melihat isu disharmoni antara wali kota dan wakil wali kota Blitar, dia menilai ada kesalahan dalam komunikasi politik. Hal ini harus menjadi bahan evaluasi bagi jajaran di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar.
”Termasuk bagi para elite parpol (partai politik) pengusung. Mereka semua harus duduk bersama untuk segera menyelesaikan kegaduhan isu keretakan ini. Situasi seperti ini bisa berdampak pada kesan dan persepsi dan kepercayaan publik,” jelasnya.
Menurut Novi, perbedaan pandangan dalam hal mutasi hingga rotasi pegawai antara kepala daerah dan wakilnya merupakan lumrah. Ini hampir terjadi di semua daerah. ”Dalam hal mutasi atau rotasi pegawai juga telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam hal mutasi, memang otoritas tetap pada kepala daerah. Namun, alangkah baiknya memang harus ada komunikasi bersama antara wali kota dan wakilnya,” tuturnya.
Dia berharap segera ada penyelesaian dalam kegaduhan mutasi pegawai lingkup Pemkot Blitar tersebut. Jangan sampai isu disharmoni antara wali kota dan wawali Kota Blitar berlarut-larut. “Dampaknya, stabilitas pemerintahan daerah bisa terganggu.
Harapannya lagi-lagi ya komunikasi yang baik jadi kunci penting. Kesampingkan ego masing-masing dan fokus bekerja demi kepentingan masyarakat dan kemajuan pembangunan di daerah,” tandasnya. (sub/c1/ady) (*)
Editor : M. Subchan Abdullah