BLITAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar mulai menerapkan kebijakan efisiensi ketat sebagai dampak turunnya alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti menegaskan, kegiatan rutin seperti rapat dinas kini bakal dilakukan sederhana tanpa konsumsi besar-besaran.
“Rapat cukup dengan snack, bahkan kalau perlu tanpa konsumsi, hanya air putih. ASN kami dorong membawa tumbler sendiri untuk mengurangi sampah plastik,” jelasnya, Selasa (21/10/2025).
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi efisiensi besar-besaran setelah Pemkab Blitar mengalami penurunan APBD hingga Rp 309 miliar. Hampir semua kegiatan nonprioritas bakal dikurangi atau bahkan ditunda, agar anggaran bisa difokuskan untuk program pembangunan dan pelayanan publik.
Selain memangkas konsumsi rapat, pos perjalanan dinas juga menjadi salah satu sektor yang paling terdampak pemangkasan.
“Perjalanan dinas pasti turun banyak, bahkan mungkin hampir tidak ada. Ini konsekuensi logis dari penurunan dana transfer pusat,” ujarnya.
Khusna mengakui kebijakan efisiensi ini akan berpengaruh terhadap capaian kinerja perangkat daerah.
Namun, pemerintah berupaya agar target pembangunan tetap berjalan dengan menyesuaikan indikator dan sasaran kinerja yang realistis.
“Dengan anggaran berkurang, otomatis indikator kinerja juga menurun. Tapi kami tetap mencari solusi agar target pembangunan bisa dicapai,” katanya.
Sebagai langkah penyeimbang, Pemkab Blitar akan mengoptimalkan sektor PAD, terutama dari potensi pajak daerah dan retribusi layanan publik.
“Kami berupaya menggali potensi baru agar pendapatan daerah meningkat. Dengan begitu, kegiatan prioritas masyarakat tidak terganggu,” tegas Khusna.
Kebijakan efisiensi ini diharapkan menjadi momentum perubahan menuju pengelolaan keuangan daerah yang lebih hemat, efektif, dan berorientasi hasil.(jar/ynu) (*)
Editor : M. Subchan Abdullah