BLITAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar mulai mematangkan tahapan seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama. Sebanyak 52 pejabat administrator dinyatakan memenuhi syarat untuk berebut 11 kursi kosong eselon II. Namun, dari puluhan pelamar, ada satu yang batal melanjutkan langkahnya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar, Budi Hartawan menjelaskan, asesmen telah dilaksanakan pada 15 Oktober 2025 di Surabaya.
Dari total 19 pelamar aktif dalam pengisian jabatan kali ini, terdapat satu peserta yang tidak hadir, yakni Deni Candra Himawan yang kini menjabat sebagai Camat Talun, sehingga dinyatakan gugur pada tahap asesmen. “Dari hasil asesmen ini, terdapat 52 pejabat administrator di Kabupaten Blitar yang kini sudah memiliki nilai proyeksi jabatan untuk JPT Pratama. Mereka ini yang berhak mengikuti seleksi tahap berikutnya,” ujarnya.
Budi melanjutkan, sebelumnya ada 57 pejabat administrator yang melamar dalam jabatan eselon II ini. Namun, pada seleksi administrasi, ada 4 peserta yang tidak lolos, karena persyaratannya yang tidak terpenuhi. Bahkan, ada satu peserta yang hanya melamar satu posisi jabatan saja, padahal diharuskan untuk memilih 2 lamaran.
Seleksi terbuka ini dilakukan untuk mengisi 11 jabatan kepala dinas dan badan yang saat ini kosong di lingkungan Pemkab Blitar. Budi menegaskan, seluruh proses dilakukan secara transparan dan objektif, sesuai ketentuan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Prosesnya terbuka dan terukur. Semua peserta dinilai melalui sistem asesmen resmi yang dilakukan oleh lembaga penilai kompetensi dari provinsi. Tentu kepala daerah, yakni Bupati Blitar ikut mengawasi seluruh tahapannya,” ungkapnya.
Budi menyebut, untuk tahap selanjutnya, para peserta akan mengikuti penulisan makalah dan wawancara akhir yang dijadwalkan berlangsung pada 23–24 Oktober 2025 di Kediri. Kedua tahapan ini menjadi bagian penting dalam menentukan tiga besar calon di masing-masing posisi jabatan.
Menurutnya, pengisian jabatan ini penting untuk memperkuat kinerja organisasi pemerintah daerah, terutama di tengah banyaknya posisi strategis yang masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Saat ini, ada dinas PUPR, DPMD, BPBD, diskominfo, DPMPTSP, disnakkan, P3PPKB, bappeda, asisten administrasi umum dan asisten perekonomian dan pembangunan.
“Setelah makalah dan wawancara, panitia seleksi akan menetapkan tiga nama terbaik untuk setiap jabatan. Hasil itu nanti kami laporkan kepada Bupati Blitar. Dengan terisinya jabatan definitif, kami berharap roda pemerintahan berjalan lebih efektif dan sinkron dengan visi pembangunan daerah,” pungkasnya. (jar/ynu) (*)
Editor : M. Subchan Abdullah