BLITAR – Program bantuan peningkatan produktivitas sosial ekonomi (PPSE) mulai diusulkan bagi ratusan keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Blitar yang akan keluar dari Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan ini menjadi langkah lanjutan bagi warga yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi agar tetap berdaya setelah tidak lagi menerima bantuan sosial reguler.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Lijamsos) Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Blitar, Yuni Urniawati menjelaskan, PPSE merupakan bantuan modal usaha senilai Rp 5 juta per KPM. Bantuan ini diberikan kepada KPM yang telah diajukan untuk graduasi, khususnya mereka yang memiliki usaha rintisan.
Pemberian bantuan ini bertujuan agar usaha rintisan KPM yang sudah graduasi semakin berkembang. “Tujuannya agar usaha tersebut bisa berkembang dan tidak berhenti setelah graduasi,” jelasnya.
Menurut Yuni, syarat utama penerima PPSE adalah memiliki embrio usaha yang sudah berjalan. Kalau tidak punya usaha, risikonya besar karena modal bisa saja tidak termanfaatkan dan usahanya mati suri.
Maka yang diutamakan adalah KPM yang benar-benar sudah punya usaha. Sepanjang 2025, terdapat 305 KPM yang diajukan untuk menerima PPSE, dengan proyeksi total mencapai 1.220 penerima hingga akhir tahun. Namun tidak semua pengajuan langsung disetujui pusat. “Dari total yang diajukan, baru sekitar 86 sampai 89 KPM yang dinyatakan lolos verifikasi dan turun bantuannya,” terangnya.
Yuni menambahkan, proses verifikasi dilakukan langsung oleh pemerintah pusat untuk memastikan kelayakan penerima.“Setelah pengajuan dari kabupaten diterima, tetap diverifikasi ulang oleh pusat untuk melihat apakah usaha benar-benar produktif dan layak dibantu. Jenis usaha penerima PPSE di Kabupaten Blitar beragam, mulai dari warung sembako, penjualan peralatan rumah tangga, kuliner seperti bakso dan es jus hingga usaha kecil berbasis rumahan. “Mayoritas memang usaha mikro. Tapi dengan modal tambahan ini diharapkan bisa memperkuat perekonomian keluarga,” tambahnya.
Pendampingan terhadap penerima PPSE tetap dilakukan oleh pendamping PKH di wilayah masing-masing selama beberapa bulan untuk memastikan usaha berjalan. Pendamping akan terus memantau dan mendampingi agar usaha tetap hidup, seperti model pendampingan pada program kelompok usaha bersama (KUBE).
PPSE merupakan program berbeda dengan Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA). “PPSE ini program baru dari pusat, bukan kelanjutan PENA, meskipun sama-sama menyasar peningkatan kemandirian ekonomi,” pungkasnya. (kho/c1/ynu) (*)
Editor : M. Subchan Abdullah