BLITAR – Kabar gembira datang bagi jutaan pekerja dan guru honorer di seluruh Indonesia. Pemerintah resmi menaikkan BSU 2025 atau bantuan subsidi upah tahun 2025 menjadi Rp300 ribu per bulan selama dua bulan, sehingga total bantuan yang diterima mencapai Rp600 ribu.
Kebijakan ini diumumkan dalam paket kebijakan ekonomi tahap keempat yang diumumkan pada akhir Mei 2025. Bantuan subsidi upah tersebut ditujukan untuk 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan atau di bawah upah minimum provinsi, kabupaten, dan kota.
Selain pekerja, 565 ribu guru honorer juga akan menerima BSU dengan nominal yang sama, yakni Rp300 ribu per bulan selama dua bulan. Penyaluran bantuan direncanakan mulai Juni 2025 dan dilakukan langsung ke rekening penerima melalui sistem perbankan yang terhubung dengan data BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, keputusan menaikkan nilai BSU 2025 diambil sebagai bentuk kompensasi atas dibatalkannya rencana pemberian diskon tarif listrik 50 persen untuk periode Juni–Juli 2025.
“Awalnya BSU direncanakan sebesar Rp150 ribu per bulan selama dua bulan. Namun, karena kebijakan diskon listrik dibatalkan, maka nominal BSU kami naikkan menjadi Rp300 ribu per bulan. Jadi totalnya Rp600 ribu per penerima,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta.
Menurutnya, peningkatan nilai BSU ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, khususnya bagi pekerja berpenghasilan rendah dan tenaga pendidik honorer yang terdampak langsung oleh fluktuasi harga kebutuhan pokok.
Bantuan subsidi upah 2025 menyasar pekerja aktif yang memiliki penghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan, serta terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Data penerima dikompilasi oleh BPJS dan diserahkan ke Kemnaker untuk diverifikasi dan disalurkan sesuai ketentuan.
“Penyaluran BSU dilakukan melalui rekening bank yang sudah terdaftar. Kami memastikan tidak ada duplikasi penerima dan bantuan akan tepat sasaran,” ujar pejabat Kemnaker dalam keterangannya.
Program ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menjaga kesejahteraan pekerja dan guru honorer di tengah kondisi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan.
Selain pekerja formal, BSU 2025 juga diberikan kepada guru honorer di dua kementerian. Dari total 565 ribu guru penerima, 288 ribu di antaranya berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), sementara 277 ribu lainnya berada di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).
“Guru honorer berperan penting dalam dunia pendidikan kita. Karena itu, mereka juga berhak mendapatkan BSU sebagai bentuk apresiasi dan dukungan pemerintah,” kata Sri Mulyani.
Dengan penyaluran bantuan ini, diharapkan para tenaga pendidik dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok serta mendukung kegiatan belajar mengajar di daerah masing-masing.
Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan penyaluran BSU tahap pertama sudah mulai dilakukan pada bulan Juni 2025. Proses distribusi akan dilakukan secara bertahap, dengan prioritas pada penerima yang datanya telah lengkap dan valid.
“Untuk mempercepat proses, kami bekerja sama dengan bank-bank penyalur agar dana bisa langsung masuk ke rekening pekerja tanpa hambatan administratif,” kata pejabat Kemnaker.
Pemerintah menegaskan bahwa BSU 2025 merupakan bagian dari program insentif ekonomi nasional yang bertujuan menjaga konsumsi rumah tangga dan menstabilkan pertumbuhan ekonomi domestik.
Menurut Sri Mulyani, kebijakan menaikkan nominal BSU dinilai lebih efektif dalam meningkatkan daya beli masyarakat dibandingkan diskon listrik yang hanya dinikmati sebagian rumah tangga.
“BSU ini menyasar langsung masyarakat berpenghasilan rendah dan produktif, sehingga efeknya lebih luas terhadap perputaran ekonomi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa alokasi anggaran BSU sudah disiapkan di APBN 2025 dan tidak akan mengganggu pos pengeluaran prioritas lainnya. Pemerintah akan terus memantau pelaksanaan di lapangan agar program ini benar-benar tepat sasaran.
Kemnaker mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan BSU 2025. Masyarakat diimbau hanya mengakses informasi resmi melalui situs kemnaker.go.id atau akun media sosial resmi Kemnaker.
“Penerima tidak perlu membayar biaya administrasi apa pun. Semua proses dilakukan secara otomatis melalui rekening yang sudah terdaftar,” tegas pejabat Kemnaker.
Dengan naiknya nominal BSU 2025 menjadi Rp600 ribu untuk 17,3 juta pekerja dan 565 ribu guru honorer, pemerintah berharap bantuan ini dapat memberikan dorongan nyata bagi pemulihan ekonomi nasional, sekaligus menjadi bukti nyata perhatian negara terhadap kesejahteraan tenaga kerja dan pendidik di seluruh Indonesia.
Editor : Anggi Septian A.P.