Blitar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menyiapkan langkah strategis menghadapi penurunan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2026. Dalam sidang paripurna penyampaian nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026, kemarin (03/11). Bupati Blitar Rijanto menegaskan bahwa kebijakan keuangan daerah akan tetap diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Sidang ini menjadi momen penting bagi kesinambungan proses pembangunan daerah. Menurut Rijanto, penyusunan RAPBD 2026 dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat konstitusi.
Baca Juga: BSU Rp600.000 Cair di Makassar, Menaker Tinjau Penyaluran dan Pastikan Tepat Sasaran
“Agenda sidang ini memiliki makna penting bagi kesinambungan pembangunan Kabupaten Blitar tahun 2026. Rancangan APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tegas Rijanto di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.
Dalam nota keuangannya, Bupati Rijanto menjelaskan bahwa pendapatan daerah tahun 2026 direncanakan sebesar Rp2,31 triliun, turun Rp298,18 miliar atau 11,43 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Penurunan terbesar terjadi pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat, yang berkurang Rp313,03 miliar atau sekitar 15,27 persen dibandingkan APBD 2025. Hal ini disebabkan oleh penyesuaian kebijakan transfer ke daerah (TKD) yang kini disinergikan dengan belanja pusat agar lebih fokus pada kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru menunjukkan tren positif. PAD tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp573,03 miliar, naik 2,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kita harus lebih cermat dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan. Penurunan dana transfer ini adalah tantangan, tetapi juga momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah,” ujar Rijanto.
Sementara itu, belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2,35 triliun, turun 11,33 persen dibandingkan tahun 2025. Penurunan terjadi hampir di semua komponen belanja, mulai dari belanja operasi hingga belanja modal.
Belanja operasi, yang mencakup gaji ASN, PPPK, serta operasional kantor dan layanan publik seperti sekolah dan fasilitas kesehatan, dialokasikan sebesar Rp1,83 triliun. Belanja modal untuk pembangunan infrastruktur direncanakan Rp174,7 miliar, sedangkan belanja tidak terduga sebesar Rp2,5 miliar.
Baca Juga: BBNT Tahap Keempat Cair Hari Ini 4 November 2025, Banyak KPM Laporkan Saldo Masuk Rp600 Ribu
“Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk peningkatan pelayanan publik, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan mendukung prioritas pembangunan nasional,” terang Rijanto.
Dalam RAPBD 2026, Pemkab Blitar menetapkan sejumlah bidang prioritas, antara lain pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, penanaman modal, ketertiban umum, serta bidang sosial.
Selain itu, pemerintah juga akan memprioritaskan pemerataan infrastruktur, ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM dan industri kreatif, serta pengembangan pariwisata.
“Kita ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Fokusnya tetap pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik yang berkualitas,” ujarnya.
Rijanto juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Blitar atas kerja sama yang telah terjalin. Ia berharap pembahasan RAPBD 2026 dapat berjalan lancar dan penuh semangat kebersamaan.
“Kami berharap proses pembahasan nanti dapat berjalan dengan lancar dan penuh semangat gotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar,” ucapnya.
Ia menutup pidatonya dengan doa agar seluruh proses pembahasan RAPBD mendapat kemudahan dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pembangunan daerah dapat terus berjalan dan membawa manfaat nyata bagi warga Blitar.
Editor : Fajar Rahmad Ali Wardana