BLITAR - Predikat sebagai daerah percontohan Kota Antikorupsi kini memasuki tahap pembuktian. Meski meraih nilai 92,15 kategori istimewa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tantangan sesungguhnya justru dimulai setelah penetapan dan tetap menjaga konsistensi tanpa sekadar berhenti di atas kertas.
Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menegaskan bahwa keberhasilan Kota Blitar tidak hanya diukur dari angka atau penghargaan. Lebih dari itu, komitmen berkelanjutan dan integritas seluruh unsur pemerintahan menjadi faktor utama untuk mempertahankan predikat tersebut.
“Percontohan Kota Antikorupsi bukan hanya soal nilai, tapi soal keberlanjutan. Harapannya tidak ada praktik korupsi di Blitar dari semua sektor,” ujarnya, Kamis (6/11/2025).
Ibnu juga mengingatkan bahwa aparat penegak hukum tidak bisa berdiri sendiri. Peran media dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keterbukaan informasi dan mengawasi kebijakan publik. “Media punya peran besar dalam membangun budaya antikorupsi.
Melalui pemberitaan, publik bisa tahu bagaimana pencegahan dan penindakan berjalan,” imbuhnya.
Sementara itu, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menilai capaian ini harus menjadi dorongan untuk terus memperkuat sistem pelayanan yang transparan. Dia menyebut digitalisasi dan sistem pembayaran nontunai menjadi langkah nyata untuk menutup celah penyimpangan.“Kami akan memperbanyak sistem e-money agar semua transaksi pemerintah lebih terbuka dan tercatat langsung ke kas daerah,” katanya.
Selain itu, keberadaan mal pelayanan publik (MPP) juga dianggap mendukung keterbukaan layanan. Melalui pusat pelayanan terpadu ini, masyarakat bisa mengakses berbagai kebutuhan administrasi tanpa praktik perantara. (mg2/c1/ady) (*)
