BLITAR KAWENTAR – Menjelang akhir tahun anggaran 2025, di wilayah Kabupaten Blitar masih minim adanya pembangunan infrastruktur.
Kondisi ini menjadi perhatian dari masyarakat, salah satunya dari LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) yang menggeruduk kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, kemarin (10/11/2025).
Ketua GPI, Jaka Prasetya menyoroti, lambannya realisasi pembangunan di Kabupaten Blitar. Pihaknya menuntut Pemkab Blitar segera realisasikan perbaikan jalan, karena tersisa dua bulan.
Dia menilai, banyak program pemerintah daerah, terutama yang ditangani dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR), tidak berjalan maksimal meski anggaran sudah disahkan dan tersedia.
“Kami sudah lama menanti aksi nyata dari pemerintah daerah, khususnya dinas PUPR. Anggaran reguler sudah berjalan, bahkan setelah perubahan anggaran keuangan (PAK) juga sudah kami dorong. Tapi hingga akhir tahun ini belum ada pembangunan berarti yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya Selasa (11/11/2025).
Jaka melanjutkan, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan kondisi jalan rusak di berbagai wilayah Kabupaten Blitar.
Hal ini menunjukkan lemahnya pelaksanaan program pembangunan yang seharusnya menggunakan dana APBD untuk kesejahteraan rakyat.
Dia juga mengetahui, beberapa proyek jalan sebenarnya sudah mulai dikerjakan.
Namun hanya segelintir saja dan belum merata dirasakan oleh masyarakat Bumi Penataran. Apalagi kepala daerah pernah mengaku, jika fokusnya saat ini pada infrastruktur jalan.
“Untuk apa anggaran itu mengendap di dinas masing-masing? Ini menunjukkan pemerintah daerah tidak mampu menggunakan anggaran dengan baik. Padahal masyarakat membayar pajak agar bisa menikmati hasil pembangunan,” ungkapnya.
Jaka juga menilai, keterlambatan realisasi proyek berpotensi menimbulkan masalah baru jika dipaksakan dikerjakan di akhir tahun.
Dia khawatir, proyek yang dikebut justru akan menurunkan kualitas pekerjaan dan merugikan pihak ketiga.
Akibatnya, mutu proyek bisa buruk karena dikejar waktu.
GPI juga menyampaikan aspirasi dan desakan resmi ke Dinas PUPR, Kantor Bupati Blitar, dan DPRD Kabupaten Blitar.
Mereka juga akan meminta sekretaris daerah (sekda) untuk memberikan penjelasan terkait rendahnya serapan anggaran di tiap dinas. Tidak hanya itu, pihaknya juga mendorong bupati, untuk segera merealisasikan pembangunan.
“Kami akan terus mengawal penggunaan APBD agar benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Kami tidak ingin anggaran ini hanya berhenti di atas kertas. Masyarakat Kabupaten Blitar berhak merasakan hasil pembangunan yang nyata,” pungkasnya. (jar/ynu)
