BLITAR KAWENTAR – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar mengajukan ulang bantuan benih ke Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan musim tanam periode November hingga Desember 2025.
Pengajuan tersebut mencakup dua komoditas utama, yakni padi seluas 7.200 hektare dan jagung seluas 2.100 hektare.
Saat ini, proposal tersebut masih menunggu persetujuan dari pihak kementerian.
Kabid Sarana, Prasarana, dan Penyuluhan Pertanian (STPH) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, Siswoyo Adi Prasetyo menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk mendukung program nasional ketahanan pangan, sekaligus menjaga kesinambungan produksi pertanian di daerah.
“Kami sudah melakukan pengajuan ulang benih padi dan jagung untuk musim tanam akhir tahun," jelasnya.
Dirinya juga menyampaikan, pengajuan tersebut dikirimkan oleh pihaknya ke dinas pertanian provinsi.
Saat ini masih menunggu surat keputusan relokasi benih dari dinas pertanian provinsi dan kementerian.
Kebutuhan benih tersebut sangat penting mengingat sebagian besar petani di Kabupaten Blitar akan memulai tanam pada pertengahan November hingga awal Desember.
Ketersediaan benih menjadi faktor penentu keberhasilan tanam, terutama dalam menghadapi perubahan cuaca dan potensi gangguan iklim di akhir tahun.
Ia menambahkan, pola tanam di Kabupaten Blitar berbeda-beda tergantung pada karakteristik wilayah.
Di beberapa kecamatan di bagian selatan, petani masih bisa menanam padi hingga musim tanam ketiga karena dukungan irigasi yang cukup. "Ada wilayah yang bisa tanam padi sampai tiga kali dalam setahun," sambungnya.
Sementara di wilayah Blitar bagian utara, petani cenderung beralih ke tanaman palawija, terutama jagung, setelah masa tanam padi kedua.
Memang untuk daerah Blitar utara biasanya beralih ke palawija seperti jagung, karena kondisi lahannya lebih cocok.
Melalui pengajuan ulang ini, pihaknya berharap, bantuan benih dari pemerintah pusat dapat segera terealisasi, sehingga distribusi ke kelompok tani bisa dilakukan tepat waktu.
“Kami berharap proses persetujuan dari kementerian bisa segera turun, agar petani bisa memulai tanam sesuai rencana tanpa harus menunggu terlalu lama,” pungkasnya. (kho/ynu)
Editor : M. Subchan Abdullah