BLITAR - Tahun depan menjadi tahun pembenahan arah kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah. Ini seiring dengan kondisi keuangan dan menurunnya tranfer daerah, yang mengharuskan setiap daerah untuk memperbaiki kinerja dan kebijakan yang ada.
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menegaskan, bahwa tahun anggaran 2026 akan menjadi masa pembenahan arah kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah bakal lebih realistis dalam menyusun program kerja, dengan menyesuaikan kondisi keuangan yang tengah mengalami tekanan.
“Kami harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa langkah-langkah yang kami ambil didasarkan pada kebutuhan dasar warga. Program yang sebelumnya ada bisa jadi dikurangi, bahkan ada yang ditiadakan,” ujarnya kepada Koran ini kemarin.
Menurut dia, Pemkot Blitar kini berfokus pada efisiensi anggaran. Belanja daerah harus benar-benar diarahkan pada hal yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Sehingga berbagai program yang dinilai kurang berdampak bakal secara bertahap dikurangi.
“Kami melakukan belanja yang lebih efisien, mengurangi hal-hal yang tidak perlu, serta memangkas program yang operasionalnya tinggi tetapi manfaat ekonominya rendah,” jelasnya.
Menurut Mas Ibin-sapaan akrabnya, prioritas pembangunan tahun depan akan diarahkan pada sektor yang mampu mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), retribusi, dan pajak daerah.
Upaya ini diharapkan bisa memperkuat fondasi fiskal daerah tanpa membebani pengeluaran yang tidak produktif. “Ada beberapa perioritas tertentu, khususnya berbagai pembangunan yang bisa menambah PAD kota,” ujarnya.
Selain itu, Pemkot Blitar juga akan menata ulang tata kelola pemerintahan agar lebih efisien. Beberapa unit kerja akan dievaluasi terutama yang memiliki biaya operasional tinggi.
Sehingga beberapa pos anggaran yang sebelumnya terlalu boros bisa lebih efisien lagi. “Kita harus berhemat. Tahun 2026 tidak mudah, kami perlu menyisir anggaran dan melakukan rasionalisasi secara menyeluruh,” tegasnya. (mg2/ady) (*)
Editor : M. Subchan Abdullah