BLITAR – Cakupan Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Blitar dinilai masih berada di posisi bawah jika dibandingkan daerah lain di Jawa Timur. DPRD mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menggenjot UHC. Namun, DPRD Kabupaten Blitar menegaskan kondisi tersebut berkaitan langsung dengan kemampuan fiskal daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Sugeng Suroso mengatakan, capaian UHC di Kabupaten Blitar sebenarnya tidak rendah. Hal itu jika dilihat dari jumlah penduduk yang telah terdaftar sebagai peserta JKN.
Dari total sekitar 1,2 juta jiwa, sebanyak 840 ribu lebih warga sudah masuk dalam cakupan layanan. “Oh, ya sepertinya enggak rendah. Dari 1,2 juta, Kabupaten Blitar ini yang sudah dapat jaminan kesehatan 840 ribu saja.
Cuma memang kalau dari segi urutan provinsi, rendah. Ini berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah. Tentu tidak bisa paksakan itu,” ujarnya.
Sugeng melanjutkan, DPRD tetap memiliki komitmen untuk mendorong peningkatan cakupan UHC, namun perlu kebijakan yang realistis dan terukur. Hanya saja, langkah tersebut harus disesuaikan dengan kekuatan anggaran agar tidak menimbulkan risiko bagi stabilitas keuangan daerah.
Pemkab Blitar memiliki semangat meningkatkan pelayanan dengan menyesuaikan kemampuan. Tentu untuk mencapai target UHC 98 persen, tapi dengan keuangan daerah juga aman. Kini UHC Kabupaten Blitar masih 76 persen, tentu masyarakat Kabupaten Blitar ingin bisa terjamin kesehatannya.
“Pelaksanaan di Kabupaten Blitar sendiri sudah cukup bagus. Ini sedang berproses. Apalagi sekarang ada pengalihan anggaran yang luar biasa besar. Ini juga berpengaruh,” terangnya.
Terkait catatan khusus kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Sugeng menegaskan komisi IV mendorong dinas kesehatan dan rumah sakit untuk selalu memperbarui data warga yang belum ter-cover maupun berpindah status keanggotaan JKN. Hal ini diperlukan agar kebijakan pembiayaan UHC tepat sasaran.
DPRD memastikan tetap mengawal upaya percepatan UHC, sekaligus menjaga agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Blitar tetap stabil dan berkelanjutan. Hal ini penting karena menyangkut nyawa dan kehidupan masyarakat.
Sugeng berharap ada tambahan dana atau kuota dari pemerintah pusat untuk pembiayaan jaminan kesehatan.
“Kami sarankan komisi IV kepada dinas kesehatan maupun rumah sakit itu selalu update data warga Kabupaten Blitar. Tentunya setiap tahun pasti ada masyarakat yang sudah mampu menjadi mandri jaminan kesehatannya. Lalu, warga yang membutuhkan dapat tertangani,” pungkasnya. (jar/c1/ynu) (*)
Editor : M. Subchan Abdullah