BLITAR – Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) menjadi penyangga utama ekonomi ribuan buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau, dan buruh tani cengkeh di Kabupaten Blitar sepanjang 2025. Meski pemerintah pusat bakal melakukan efisiensi anggaran pada 2026, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Blitar berharap program ini tetap dipertahankan.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kabupaten Blitar, Yuni Urinawati, menegaskan bahwa BLT DBHCHT telah memberikan dampak langsung bagi para penerima. Bantuan diberikan selama enam bulan dengan nominal Rp300 ribu per bulan. Besaran ini berlaku untuk buruh tani tembakau, cengkeh, serta buruh pabrik rokok berdasarkan usulan perusahaan.
"Penyaluran dilakukan secara nontunai melalui rekening Bank Jatim. Setiap penerima wajib membuka rekening baru untuk memastikan ketepatan dan transparansi bantuan. Jadi sebelum disalurkan, masing-masing penerima harus membuka rekening melalui Bank Jatim,” tuturnya.
Namun anggaran pemerintah pusat tahun depan direncanakan lebih efisien, termasuk DBHCHT. Yuni berharap DBHCHT tetap mengakomodasi BLT untuk buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau.
“Harapan saya, untuk anggaran DBHCHT tetap diterima meskipun ada efisiensi. Untuk pabrik rokok dan buruh tani, paling tidak meskipun tidak sama dengan 2025, tetapi juga tetap diberikan,” ujar Yuni.
Dengan rata-rata empat ribu penerima setiap bulan selama enam bulan terakhir, keberlanjutan BLT DBHCHT dinilai sangat penting. Bantuan tersebut tidak hanya menjaga kestabilan ekonomi keluarga buruh, tetapi juga menjaga daya beli masyarakat dan mencegah beban ekonomi yang lebih berat di Kabupaten Blitar.
Dinsos mencatat penyaluran BLT DBHCHT berlangsung rutin sejak Juli hingga Desember 2025. Setiap bulan, lebih dari 4.000 nama diajukan oleh pabrik rokok maupun pemerintah desa untuk menerima bantuan tersebut.
“Kalau khusus buruh tani tembakau dan cengkeh, usulannya dari desa. Karena yang tahu persis bahwa warga itu benar-benar buruh tani itu ya desa, bukan kami,” ujarnya.
Di tengah tekanan harga kebutuhan pokok yang terus naik, BLT DBHCHT menjadi bantalan ekonomi yang sangat dirasakan manfaatnya. Yuni menegaskan bahwa bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga buruh, terutama yang berpenghasilan rendah.
Selain memperkuat daya beli rumah tangga, BLT DBHCHT juga menjadi bentuk keadilan bagi para pekerja sektor tembakau yang turut menyumbang penerimaan negara lewat cukai. Melalui DBHCHT, pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran untuk berbagai program, termasuk kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan masyarakat.
“Mengurangi beban pengeluaran yang sekarang itu memang semuanya naik. Bahan pangan, contohnya, harganya semakin tinggi. Jadi BLT ini paling tidak mengurangi beban mereka,” pungkasnya.
Editor : Fajar Rahmad Ali Wardana