BLITAR – Dari total 248 desa dan kelurahan, baru 75 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang tercatat sudah beroperasi penuh hingga November 2025. Meski begitu, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskopum) Kabupaten Blitar memastikan pendampingan terus berjalan untuk mempercepat operasional seluruh koperasi desa/kelurahan tersebut.
Kepala Diskopum Kabupaten Blitar, Sri Wahyuni mengatakan, pembinaan dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari aspek kelembagaan hingga teknis pengelolaan. Saat ini, masalah terbesar masih berkaitan dengan permodalan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengurus koperasi.
Maka dari itu, program KDMP terus digenjot Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar. “Dari 248 desa/kelurahan di Kabupaten Blitar, yang sudah beroperasi sampai saat ini baru 29 titik. Terkait permodalan, mereka masih mengacu pada simpanan wajib, simpanan pokok, serta kerja sama kontingensi dengan pihak ketiga seperti distributor, gapoktan, dan BUMDes,” ujarnya.
Saat ini, beberapa desa sudah mulai melakukan pembangunan gerai. Rata-rata mereka membangun gerai KDMP ini berada di lahan desa yang tidak jauh dari kantor desa. Tentu dengan lokasi strategis bisa lebih menjangkau masyarakat. Selain pendampingan operasional, diskopum juga memastikan setiap desa mengisi Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIM KODES) dan progresnya sudah rampung.
Sri menyebut, sebagian besar KDMP memilih membuka unit usaha sembako. Pilihan ini dinilai paling realistis karena langsung menjawab kebutuhan anggota dan warga sekitar. Diskopum juga menggandeng Bank Jatim, BRI, dan BNI untuk peningkatan kapasitas pengurus dan pengawas koperasi.
Pelatihan dilakukan bertahap termasuk pelatihan mandiri dari dinas. Dalam sebulan ke depan, peningkatan SDM kembali dijadwalkan, termasuk untuk Business Advisor (BA) dan Project Management Officer (PMO). “Dari 248 desa, kami punya 24 BA dan 2 PMO. Ini untuk percepatan operasional. Satu BA bertanggung jawab untuk 8 sampai 12 desa. Mereka tentu tugasnya mendampingi pengurus KDMP untuk bisa beroperasi,” ungkapnya.
Terkait hambatan, Sri mengakui SDM pengurus koperasi masih menjadi tantangan utama. Banyak pengurus belum memahami sepenuhnya manajemen koperasi sehingga butuh pendampingan intensif. Sebab, jika pelatihan hanya satu dua kali tanpa pendampingan tentu belum siap. Maka dari itu, ada pendampingan yang dilakukan dari diskopum untuk percepatan operasional dan peningkatan SDM.
Meski sempat muncul kekhawatiran terkait potensi penurunan anggota koperasi, hingga kini belum terjadi. Dengan personel diskopum yang terbatas, keberadaan BA menjadi kunci penting keberlanjutan pendampingan KDMP di seluruh desa.
Harapannya, dengan peningkatan SDM dan penguatan kelembagaan, koperasi desa bisa berjalan optimal dan benar-benar menjadi lokomotif ekonomi desa. “BA setiap hari berkeliling ke KDMP-KDMP. Kami berharap pendampingan ini sangat membantu percepatan operasional di desa-desa,” pungkasnya. (jar/c1/ynu) (*)
Editor : M. Subchan Abdullah