BLITAR – Polemik soal defisit APBN 2025 kembali mencuat setelah pernyataan mengejutkan disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan tvOne bertajuk Kebijakan Ekonomi di Bawah “Gaya Koboi” Purbaya, ia mengungkapkan bahwa terdapat kementerian dan lembaga yang memilih mengembalikan anggaran tahun berjalan karena diperkirakan tidak mampu menghabiskan alokasi belanjanya hingga tutup tahun. Situasi ini menimbulkan pertanyaan baru terkait efektivitas penyerapan anggaran sekaligus implikasinya terhadap kondisi fiskal nasional.
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah kini tengah memantau dengan ketat pergerakan serapan anggaran di seluruh kementerian dan lembaga hingga akhir November 2025. Menurutnya, pola pengembalian anggaran ini bukan kali pertama terjadi, namun nilainya tahun ini terbilang signifikan sehingga dapat berpengaruh pada manajemen fiskal dan perhitungan defisit APBN 2025. Dengan bahasa lugas yang selama ini melekat pada gaya komunikasinya, Purbaya menyebut bahwa keputusan sejumlah kementerian untuk menyerah dalam penyerapan anggaran menjadi sinyal kuat bahwa ada program yang tidak berjalan optimal.
Dalam penjelasannya, Purbaya mengungkap bahwa ada kementerian atau lembaga yang telah mengembalikan anggaran sebesar Rp3,5 triliun kepada Kementerian Keuangan. Meski enggan menyebut nama institusinya, ia menilai pengembalian ini menunjukkan bahwa sebagian program tidak dapat dieksekusi sesuai rencana. Pemerintah, kata dia, kini akan menilai apakah pengembalian ini hanya kasus tunggal atau akan disusul kementerian lain.
Ia memperkirakan masih ada instansi yang akan mengikuti langkah serupa menjelang penutupan tahun anggaran. “Belum habis bulannya. Saya duga masih ada yang balikin lagi sampai akhir November,” ujarnya. Situasi ini menjadi persoalan krusial karena alokasi anggaran negara sudah dihitung secara cermat untuk mendukung program strategis nasional.
Terkait langkah pemerintah mengelola dana yang dikembalikan tersebut, Purbaya menjelaskan bahwa terdapat dua opsi yang kini disiapkan. Pertama, anggaran itu dapat dialihkan kepada kementerian/lembaga lain yang memiliki program siap dieksekusi dengan cepat. Kebijakan ini, menurutnya, akan membantu memastikan bahwa belanja negara tetap berjalan dan program prioritas dapat selesai tepat waktu.
Opsi kedua adalah menggunakan sisa anggaran untuk menambal defisit APBN 2025. Langkah ini dinilai realistis karena defisit menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal. Jika dana tak terpakai dialihkan untuk menurunkan defisit, beban pembiayaan negara dapat lebih terkendali di tengah tekanan ekonomi akibat ketidakpastian global dan dinamika geopolitik.
“Hanya dua arahnya. Kalau tidak bisa diserap, kita alihkan. Kalau tetap tidak, ya kita turunkan defisit supaya lebih sehat,” tegasnya.
Pengelolaan anggaran menjadi perhatian publik lantaran 2025 berada dalam dinamika pemulihan ekonomi pasca pandemi serta tekanan global seperti risiko pasokan energi dan harga komoditas. Purbaya mengatakan bahwa negeri ini memerlukan kebijakan fiskal yang lebih disiplin agar tidak terbebani defisit berkepanjangan. Menurutnya, pengaruh ketidakpastian global, terutama terkait risiko geopolitik terhadap komoditas batubara dan energi, harus diantisipasi melalui kebijakan pengeluaran yang lebih efisien.
Ia memaparkan bahwa risiko global tersebut berdampak pada proyeksi pendapatan negara sehingga efisiensi belanja menjadi sangat penting. Angka indeks risiko geopolitik yang kini berada di level 51,2 menunjukkan tekanan eksternal yang tidak bisa dianggap remeh. Karena itu, setiap rupiah belanja negara harus tepat sasaran dan menghasilkan dampak ekonomi maksimal.
Meski kebijakan pengembalian anggaran menjadi langkah realistis bagi kementerian yang tidak mampu menjalankan program, hal ini tetap menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perencanaan awal. Di sisi lain, pemerintah berkomitmen melakukan pengawasan ketat agar serapan anggaran tidak stagnan. November dan Desember akan menjadi bulan penentu apakah pemerintah mampu mempercepat realisasi belanja demi mengamankan target pembangunan.
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya kembali menegaskan bahwa APBN harus dikelola secara adaptif namun tetap disiplin. Ia berharap kementerian yang masih memiliki ruang belanja dapat mempercepat pelaksanaan program sehingga tidak banyak anggaran yang menganggur. “Kalau ada yang bisa spend lebih cepat, kita putuskan nanti. Kalau tidak, ya alihkan saja,” tegasnya.
Dengan situasi ini, publik kini menunggu langkah konkret pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal dan memastikan bahwa defisit APBN 2025 tetap dalam batas aman. Kebijakan yang diambil dalam beberapa minggu ke depan akan menentukan arah ekonomi nasional pada tahun mendatang.
Editor : Anggi Septiani