Blitar – Sejumlah skema pelatihan vokasi yang digelar sepanjang tahun ini segera memasuki tahap evaluasi. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Blitar melalui Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja (Latprotrans) memastikan akhir tahun akan difokuskan untuk menelusuri dampak program terhadap para peserta.
Kabid Latprotrans, Latip Usman, menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan penelusuran alumni terhadap seluruh peserta pelatihan vokasi tahun 2025. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelatihan yang diikuti mampu mendukung penyerapan tenaga kerja.
“Di akhir tahun ini kita akan melaksanakan tahapan penelusuran alumni atas seluruh peserta pelatihan vokasi tahun 2025. Hal itu untuk memastikan dampak dari pelatihan tersebut dan sejauh mana penyerapan tenaga kerja setelah mengikuti program,” ujar Latip saat ditemui di kantornya, Selasa (25/11).
Selain evaluasi, Disnaker juga mulai melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan tahun 2026. Latip menyebut, meski program pelatihan harus selaras dengan prioritas nasional, pihaknya tetap membuka ruang masukan dari masyarakat, khususnya generasi muda.
Menurutnya secara umum Disnaker diamanatkan memilih program yang mendukung prioritas nasional. Tahun depan pihaknya diminta membuat progam pelatihan mendukung makan bergizi gratis (MBG) dan ketahanan pangan. Namun pihaknya ingin ada masukan dari anak muda terkait jenis skema pelatihan yang spesifik mendukung dua program nasional tersebut.
Soal peserta, proses seleksi dipastikan tetap berjalan seperti sebelumnya. Sasaran pelatihan meliputi keluarga petani tembakau, pekerja rokok, dan masyarakat umum. Namun, Disnaker tetap memprioritaskan mereka yang benar-benar berminat mengikuti pelatihan secara penuh.
“Seleksi tetap sama. Kita membuka ruang bagi keluarga petani tembakau, pekerja rokok, dan masyarakat umum. Tetap kita utamakan yang serius mengikuti program dari awal sampai akhir,” kata Latip.
Terkait kemungkinan penambahan porsi untuk keluarga pekerja rokok dan petani tembakau, Latip menyebut hasil asistensi terakhir menunjukkan pembagian kewenangan antar dinas.
“Untuk keluarga pekerja rokok, dinas perindustrian-perdagangan yang akan lebih banyak mengakomodir. Sedangkan petani, nanti akan lebih dikomunikasikan dengan Dinas Pertanian. Di Satker kami lebih banyak menggarap masyarakat di luar dua kategori itu,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa perluasan sasaran masyarakat umum justru memungkinkan agar anggaran pelatihan benar-benar berdampak luas. Maka dari itu, porsinya nanti bisa diperluas untuk masyarakat umum. Tujuannya agar dana anggaran benar-benar bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. "Baik yang berada di Disnaker, pertanian maupun perindag, semua harus terwadahi,” pungkasnya.
Editor : Fajar Rahmad Ali Wardana