Blitar- Polemik kesalahpahaman data bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Blitar mencuat. Beberapa kepala desa resah karena mendapatkan protes dari warganya yang tak dapat bansos. Untuk meredam kesimpangsiuran informasi dan prasangka negatif di masyarakat, para kepala desa bertemu Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Blitar, kemarin (11/12).
Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Blitar, Rudi Puryono, mengatakan sengaja menggelar pertemuan dengan Dinsos Kabupaten Blitar untuk membahas data bansos. Sebab, kepala desa saat ini berada dalam situasi yang tak mudah karena sering mendapat tudingan sebagai pihak yang menentukan warga penerima bansos.
“Banyak prasangka muncul karena ketidaktahuan masyarakat mengenai mekanisme penyaluran bansos. Penentuan penerima bantuan ini bukan berada di tangan kepala desa, melainkan otoritas di tingkat yang lebih tinggi yakni pemerintah pusat,” ujarnya, yang ditemui di kantor dinsos.
Rudi melanjutkan, pemerintah desa hanya melakukan pendataan dan verifikasi awal. Maka dari itu, bukan kepala desa dan bukan dinsos yang menentukan. Namun tak jarang terjadi kesalahpahaman karena data di lapangan berbeda dengan anggapan masyarakat.
Misalnya, warga menilai tetangganya tidak berhak karena memiliki kendaraan, padahal secara aturan apabila kendaraan tersebut bukan atas nama penerima, maka tidak menjadi acuan. Begitu pula dengan status kepesertaan BPJS mandiri dan BPJS yang ditanggung negara.
“Banyak warga tidak memahami aturan teknis. Ada yang tanya kenapa BPJS mereka mati. Ya karena harusnya cek kesehatan rutin. Negara tidak mungkin membayar terus kalau tidak dipakai,” ungkapnya.
PKDI meminta ke depannya bansos yang akan dibagikan kepada warga didata lebih dulu, diverifikasi dan validasi oleh desa. Sebab, desa yang lebih tahu kondisi ekonomi warganya sehingga layak menerima bansos, setelah itu baru dinsos.
Rudi menyebut PKDI dalam waktu dekat akan melakukan edukasi kepada warga desa. Hasil pertemuan dengan dinsos akan dibagikan melalui grup internal kepa
la desa untuk diteruskan kepada masyarakat. “Kami sebenarnya sudah sering melakukan verifikasi dan validasi (verval), namun ternyata data yang dapat bansos tidak ada perubahan. Maka dari itu, kami berdiskusi dengan dinas sosial agar ada satu data bansos,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Kabupaten Blitar, Mikhael Hankam Indoro, dalam kesempatan yang sama menyampaikan, pembenahan data penerima bansos harus dimulai dari desa. Dia meminta desa tidak hanya mengusulkan penerima, tetapi juga mengusulkan nama-nama yang tidak layak menerima bantuan.
“Selama ini biasanya hanya lewat operator desa. Kami dorong agar desa mengusulkan secara tertulis, ditandatangani kepala desa atau bupati, sehingga bisa dihimpun kolektif dan kami usulkan ke pusat,” terangnya.
Mikhael mengakui adanya selisih antara data verifikasi dan data penyaluran. Hal ini terjadi karena sistem nasional yang menggabungkan berbagai basis data seperti DTKS, P3KE, dan Regsosek. Apalagi, data tersebut rawan hilang jika terjadi server error. Desa sebenarnya dapat mengusulkan pembaruan data setiap bulan melalui operator. Namun, percepatan penyaluran bansos sering kali tidak sejalan dengan kecepatan verifikasi di lapangan sehingga memunculkan penerima yang tidak tepat sasaran.
“Untuk itu, kami menekankan pentingnya komunikasi lebih aktif antara operator, kepala desa, dan kelurahan, agar data tak lagi menimbulkan polemik. Kami rencanakan ada aplikasi satu data bansos ini, yang bisa terus diperbarui dan semoga saja segera terwujud. Tujuan kami mempercepat pembersihan DTKS agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya. (jar/c1/ynu)
Editor : Fajar Rahmad Ali Wardana