BLITAR - Pemerintah Kota Blitar menilai sektor transportasi masih menghadapi tantangan serius dalam mengikuti perkembangan teknologi. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh langsung terhadap citra kota, terutama bagi pengunjung yang datang melalui stasiun dan terminal. Karena itu, pemkot mulai mendorong transformasi layanan transportasi agar mampu beradaptasi dengan sistem digital.
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyampaikan bahwa upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah mewujudkan Blitar sebagai Smart City dengan tata kelola yang modern dan responsif. Menurutnya, transportasi menjadi layanan awal yang dirasakan masyarakat maupun wisatawan saat memasuki kota.
“Smart City itu salah satu simbolnya adalah teknologi. Maka teman-teman transportasi juga harus mulai meng-upgrade kemampuan di bidang teknologi,” ujarnya.
Mas Ibin akan memfasilitasi peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan dukungan alih teknologi agar pelaku transportasi yang selama ini hanya melayani secara offline juga mampu mengakses layanan digital.
“Yang bisa online dan offline sudah jalan. Yang hanya bisa offline ini yang kita fasilitasi supaya juga bisa online. Kalau kemampuannya sama, pasarnya juga sama,” jelasnya.
Dia menyoroti masih adanya kondisi ketika pengunjung harus berjalan cukup jauh dari stasiun atau terminal hanya untuk mendapatkan transportasi berbasis aplikasi.
“Kalau orang datang ke Blitar lalu kesannya transportasinya masih jadul, itu kasihan. Ini bisa membuat citra kota menjadi kurang baik,” ungkapnya.
Terkait isu pembagian zona dalam aktivitas transportasi, Mas Ibin menegaskan pemerintah tidak pernah melegalkan pembatasan ekonomi semacam itu. Pemkot, kata dia, justru membuka kesempatan yang sama bagi seluruh pelaku transportasi untuk berkembang.
“Tidak ada zona-zona ekonomi. Pemerintah memberi kesempatan yang sama. Yang masih tertinggal secara kapasitas, kita bantu supaya bisa mengikuti perkembangan,” pungkasnya. (mg2/c1/ady) (*)
Editor : M. Subchan Abdullah