BLITAR - Wacana mutasi dan promosi kepala sekolah (kasek) jenjang sekolah dasar (SD) di Kabupaten Blitar menyisakan protes. Pasalnya, proses pemindahan itu dianggap tak sesuai dengan aspirasi dan kondisi yang ada di wilayah/kecamatan di Kabupaten Blitar.
Informasi yang diterima Koran ini, draf para kasek yang bakal dimutasi saat ini sudah dikirimkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Terdapat kurang lebih 400 kasek SD yang bakal dipindah tugas.
Salah satu kepala SD menegaskan, keputusan mutasi tersebut harus ditinjau ulang dan dievaluasi. Karena proses penempatan dianggap berdasarkan like and dislike, bahkan diduga rawan adanya proses transaksional. “Kami sudah melihat draf mutasi tersebut, entah dari mana, yang jelas proses penempatan kepala sekolah banyak yang janggal,” ujar pria yang enggan dikorankan namanya ini.
Dia juga menilai proses mutasi tidak sepenuhnya mempertimbangkan aspek kedekatan domisili, pengalaman, serta pemahaman terhadap budaya belajar dan lingkungan sekolah. Menurut dia, ada kepala sekolah yang justru dimutasi ke lokasi jauh dari tempat tinggal, sementara posisi yang ditinggalkan diisi oleh pihak dari luar daerah yang belum mengenal karakter dan kondisi lingkungan setempat.
“Yang membuat kami bertanya-tanya, ada yang secara jarak dan kondisi sebenarnya lebih dekat, tapi justru dipindah jauh. Sementara sekolah kami diisi orang luar yang kurang memahami budaya belajar dan lingkungan sekitar,” ujarnya.
Selain faktor jarak yang dinilai memberatkan secara personal, kepala sekolah tersebut juga menyebut mutasi ini berpotensi mengganggu stabilitas manajemen sekolah. Adaptasi pimpinan baru, menurutnya, membutuhkan waktu dan bisa berdampak pada efektivitas pengelolaan pendidikan.
“Kalau untuk yang promosi memang ada pendataan dan proses secara sistem, namun mutasi yang kepala sekolah lama tidak ada komunikasi sama sekali. Padahal seharusnya ada koordinasi dan komunikasi dengan pihak korwil, L3S, dan juga pihak PGRI untuk menggali aspirasi mengenai kebutuhan kepala sekolah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Blitar Agus Santoso membenarkan bakal digelarnya mutasi kepala SD. Dia menilai prosesnya sudah berjalan sesuai dengan aturan dan dilakukan by system sehingga tidak mungkin terjadi kurang komunikasi ke wilayah pendidikan. “Proses promosi dan penempatan kepala sekolah ini langsung oleh sistem, jadi tidak bisa kita atur. Draf mutasi memang sudah di BKN saat ini,” tegasnya.
Menurut Agus, tidak ada persoalan dengan proses mutasi ini karena semua pihak telah dilibatkan jika itu terkait dengan aspirasi dan kebutuhan di suatu wilayah. Jadi, dia berharap pihak yang mengeluhkan kebijakan ini untuk melihat kondisi yang ada, khususnya terkait kebutuhan kepala sekolah.
“Tidak ada masalah, kalau ada yang protes, kondisinya sekarang tidak ada yang mau ditempatkan di wilayah Blitar selatan. Jadi di sana kurangnya banyak, semuanya ingin di dekat domisili,” tanyanya. (mg2/c1/ady) (*)
Editor : M. Subchan Abdullah