BLITAR KAWENTAR — Pekerjaan rumah besar menanti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar yang harus melakukan penyesuaian besar dalam perencanaan pembangunan 2026.
Pasalnya, nilai transfer ke daerah (TKD) tahun depan dipastikan turun menjadi Rp 309 miliar. Termasuk dana desa (DD) yang diresahkan para kepala desa.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti mengatakan, penurunan transfer tersebut menuntut pemerintah daerah untuk benar-benar menata ulang skala prioritas pembangunan agar program yang dijalankan tetap tepat sasaran.
Namun tetap mengutamakan untuk perbaikan infrastruktur yang belum diperbaiki pada 2025.
“Pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas utama karena banyak diminta oleh masyarakat. Namun, program-program lain yang disusun harus benar-benar mendukung kebutuhan utama masyarakat,” katanya.
Khusna melanjutkan, meskipun ruang fiskal daerah menyempit, proses perencanaan pembangunan tetap harus berjalan optimal melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
Khusna berharap seluruh jajaran pemerintah tetap menjaga semangat dan komitmen dalam menyusun usulan program.
Mantan asisten perekonomian ini berharap seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, hingga kepala desa tetap semangat dalam melaksanakan Musrenbang 2026. Kondisi ini justru menjadi tantangan untuk berinovasi dan berkolaborasi.
“Ayo berusaha untuk memulihkan keuangan daerah pada semester pertama 2026 ini. Sebab, ada informasi jika keuangan daerah dan negara membaik, TKD akan dikembalikan seperti semula,” ungkapnya.
Pemkab Blitar menargetkan program pembangunan 2026 tetap fokus pada pelayanan dasar, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ekonomi daerah, meskipun dihadapkan pada penurunan signifikan dana transfer dari pemerintah pusat.
Pada sisi ekonomi, Pemkab Blitar menutup 2025 dengan capaian inflasi yang masih terkendali. Berdasarkan data terbaru, inflasi Kabupaten Blitar secara tahunan (year-on-year/yoy) tercatat 2,68 persen atau masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2025 yakni 2,5 ± 1 persen.
Capaian tersebut menunjukkan upaya pengendalian harga yang dilakukan pemerintah daerah sepanjang 2025 berjalan cukup efektif, meskipun dihadapkan pada dinamika harga pangan dan tekanan ekonomi global.
Sementara itu, inflasi tahun kalender (year-to-date/ytd) Kabupaten Blitar hingga akhir 2025 mencapai 1,98 persen.
Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar 0,50 persen. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan pokok dan kebutuhan strategis masyarakat.(jar/c1/ynu)
Editor : M. Subchan Abdullah