Blitar -Tahun baru menjadi awal yang paceklik bagi pemerintah desa. Sebab, anggarannya turun drastis dibandingkan sebelumnya. Baik Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada 2026, sehingga memicu kegelisahan pemerintah desa di Kabupaten Blitar.
Sejumlah organisasi desa mendatangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Blitar, Jumat (2/1), untuk menyampaikan aspirasi sekaligus dampak nyata yang bakal dirasakan masyarakat desa.
Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Blitar, Rudy Puryono, mengatakan pertemuan tersebut diinisiasi APEDNAS, FORSEKDESI, dan PPDI Kabupaten Blitar. Langkah ini diambil sebagai bentuk ikhtiar menjawab anggapan negatif publik yang menyebut kepala desa hanya memperjuangkan kepentingan pribadi.
“kami tegaskan, perjuangan ini bukan untuk kepala desa atau perangkat desa semata. Ini demi seluruh elemen desa, mulai BPD, LPMD, LKD, hingga keberlangsungan pembangunan dan pelayanan masyarakat desa,” Ujar Rudy, ditemui usai pertemuan di kantor DPMD.
Dia melanjutkan, desa merupakan sumber data dan fondasi pembangunan nasional. Karena itu, desa seharusnya mendapatkan perhatian lebih, bukan justru mengalami pemangkasan anggaran. Dalam forum tersebut, para kepala desa mendiskusikan formulasi DD - ADD yang dinilai belum sepenuhnya adil.
Rudy mengakui, pemotongan ADD dan DD sangat memengaruhi kinerja desa. Sebab dalam struktur DD, 30 persen dialokasikan untuk pemerintahan desa dan 70 persen untuk pembangunan. Ketika anggaran turun, otomatis banyak kegiatan terancam dipangkas.
“Kami tidak meminta kenaikan. Kami hanya ingin kejelasan dan keadilan formulasi DD. Beban anggaran desa itu besar, mulai insentif kader posyandu, kader kesehatan, guru ngaji, guru madin, hingga kegiatan pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya.
Meskipun begitu, Rudi menyebut kegiatan berbasis anggaran yang harus ada SPJ, sementara pagu definitif 2026 belum turun dan regulasi juga belum ada, maka desa memilih menahan kegiatan dulu. Namun pelayanan administrasi atau surat menyurat ke masyarakat tetap berjalan.
Dia menambahkan, dampak terberat akan dirasakan sektor layanan dasar seperti kesehatan. Insentif kader posyandu, pemberian makanan tambahan (PMT) balita, hingga dukungan bagi guru keagamaan berpotensi terganggu.
“Kalau insentif kader dihentikan, apakah mereka mau tetap bekerja dengan beban tugas sebesar itu? Padahal mereka ujung tombak pencegahan stunting dan pendataan kesehatan,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Blitar Tantowi Jauhari membenarkan adanya penurunan ADD dan DD 2026. Dia menyebut, surat informasi alokasi anggaran sudah disampaikan kepada seluruh desa sejak akhir Desember 2025. Hal itu jelas mengganggu program-program desa yang sebelumnya sudah berjalan.
Tantowi menjelaskan, desa kini dihadapkan pada dilema penyesuaian anggaran. Pada satu sisi, kegiatan prioritas seperti siltap dan insentif harus tetap dipikirkan. Namun di sisi lain, banyak kegiatan terpaksa dikurangi.
“Rata-rata pemotongan DD cukup signifikan. Dari pagu sekitar Rp239 miliar menjadi sekitar Rp. 76,78 miliar. Ada dana sekitar Rp39 miliar yang ditahan pusat, mekanismenya masih belum jelas karena PMK-nya belum turun,” paparnya.
Akibatnya, desa hanya menerima pagu awal sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta. Angka ini jauh dibanding sebelumnya yang bisa mendekati Rp1 miliar per desa. Hal itu harus membuat pemerintah desa memutar otak, untuk menjalankan roda pemerintah dan Pembangunan desa.
Tidak hanya itu, ADD juga mengalami penurunan 17,5 persen pada tahun ini yang jumlahnya Rp 118 miliar. Padahal pada 2025 lalu, ADD mencapai Rp 144 miliar. “ Untuk ADD kami masih bisa mengusahakan karena bersumber APBD. Namun harus menunggu APBD perubahan, karena anggaran 2026 sudah diundangkan,” pungkasnya.(jar)
Editor : Fajar Rahmad Ali Wardana