BLITAR – Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di wilayah Blitar Raya menunjukkan tren positif. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah merilis, hingga 31 Desember 2025 realisasi belanja APBN di wilayah Kabupaten Blitar, Kota Blitar, dan Kabupaten Tulungagung mencapai Rp5,82 triliun atau 97,43 persen dari total pagu belanja.
Sementara itu, realisasi pendapatan APBN di wilayah tersebut tercatat sebesar Rp2,35 triliun. Capaian ini dinilai selaras dengan penguatan kondisi ekonomi makro daerah serta upaya pengentasan kemiskinan dan pemulihan daya beli masyarakat.
Kepala KPPN Blitar, Arinto Sujatmono, menegaskan APBN tetap berperan penting sebagai peredam guncangan ekonomi (shock absorber), di tengah tekanan ekonomi global yang masih membayangi.
“APBN hadir memastikan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap berjalan optimal. Memasuki 2026, kami berkomitmen meningkatkan kualitas belanja atau spending better, agar setiap rupiah APBN memberi dampak langsung bagi produktivitas masyarakat,” jelas Arinto dalam Konferensi Pers APBN KiTa Regional Blitar, Kamis (22/1).
Pendapatan Negara Solid
Kinerja pendapatan negara di wilayah kerja KPPN Blitar yang meliputi KPP Pratama Blitar, KPP Pratama Tulungagung, dan KPPBC Blitar menunjukkan performa solid. Realisasi pendapatan negara hingga akhir 2025 mencapai Rp2,35 triliun, yang ditopang pemulihan aktivitas ekonomi dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak.
Pendapatan tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1,98 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp365 miliar. Penerimaan pajak didominasi pajak dalam negeri senilai Rp1,97 triliun, yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp489,2 miliar, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp451,15 miliar, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp1,6 miliar, pajak lainnya Rp138,25 miliar, serta setoran cukai yang mencapai Rp890,24 miliar.
Sementara pajak perdagangan internasional tercatat sebesar Rp13,55 miliar yang berasal dari bea masuk. Untuk PNBP, kontribusi terbesar berasal dari pendapatan Badan Layanan Umum sebesar Rp219,46 miliar, disusul PNBP lainnya Rp145,54 miliar.
Belanja Fokus Pelayanan dan Ekonomi Rakyat
Sepanjang 2025, KPPN Blitar menyalurkan belanja negara sebesar Rp5,82 triliun, dengan fokus penguatan operasional instansi vertikal, pelayanan publik, serta penguatan ekonomi kerakyatan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp1,24 triliun atau 92,82 persen dari pagu anggaran. Rinciannya, belanja pegawai sebesar Rp780,69 miliar, belanja barang Rp350,86 miliar, belanja modal Rp87,36 miliar, serta belanja bantuan sosial Rp25,86 miliar yang terealisasi 100 persen.
Sementara realisasi TKDD mencapai Rp4,58 triliun atau 98,76 persen dari pagu. Dana tersebut terdiri dari dana bagi hasil Rp286,71 miliar, dana alokasi umum Rp2,89 triliun, dana transfer khusus Rp907,22 miliar, dana desa Rp476,34 miliar, serta dana insentif fiskal Rp20,7 miliar yang terserap penuh.
Penyaluran Dana Desa menjadi salah satu sorotan utama. Dana ini dinilai efektif mendukung program ketahanan pangan dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, sekaligus menjaga daya beli masyarakat perdesaan di tengah fluktuasi harga komoditas pangan global.
“APBN 2025 telah bekerja maksimal melindungi masyarakat dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Ke depan, peran fiskal akan terus dioptimalkan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Arinto.
Kementerian Keuangan juga menegaskan komitmen menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sejalan dengan itu, KPPN Blitar terus memperkuat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dengan prinsip pelayanan SEJATI: Simpel, Empati, Jelas, All Out, Tanggap, dan Improvement.
Editor : Fajar Rahmad Ali Wardana