BLITAR KAWETAR – Sebanyak 1.350 rumah tidak layak huni (RTLH) belum terjangkau program daerah. Sebagai langkah penanganan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Blitar mengusulkan bantuan anggaran ke pemerintah pusat untuk perbaikan RTLH tersebut.
Kepala Disperkim Kota Blitar, Suyatno mengatakan, keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) membuat penanganan RTLH belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Pada 2026, APBD Kota Blitar hanya mampu mengalokasikan sekitar Rp 1,5 miliar untuk program tersebut. “Dengan anggaran itu, perbaikan yang bisa kami lakukan hanya sekitar 110 rumah,” ujarnya, Kamis (29/1).
Sementara itu, berdasarkan data yang telah masuk dalam Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN), jumlah RTLH di Kota Blitar mencapai sekitar 1.350 unit. Sebagian besar RTLH tersebut belum tersentuh program perbaikan melalui APBD. Kondisi tersebut mendorong Disperkim Kota Blitar mengajukan usulan bantuan ke pemerintah pusat agar kebutuhan perbaikan hunian warga dapat terpenuhi. Usulan tersebut diharapkan dapat menutup kekurangan anggaran daerah yang masih terbatas.
Suyatno menyebutkan, hingga saat ini proses pengajuan bantuan ke pemerintah pusat masih berjalan dan belum mendapatkan persetujuan. Meski demikian, dia terus berupaya agar usulan tersebut dapat segera ditindaklanjuti. "Untuk saat ini pengajuan masih berproses dan belum ada persetujuan," pungkasnya.(*)