KANIGORO, Radar Penataran – Keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Blitar telah merata di 22 wilayah kecamatan. Empat kecamatan terakhir kini telah memiliki SPPG yakni Doko, Bakung, Kesamben, dan Binangun.
Kini, semua terus bergerak dinamis karena semua kecamatan telah memiliki SPPG. Hingga kini tercatat 80 SPPG telah beroperasi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti menjelaskan, data SPPG kerap mengalami perubahan karena bersumber dari laporan kecamatan dan pengelola di lapangan.
Saat ini, ada 80 SPPG, sementara 22 lainnya masih dalam proses pembangunan.
Tentu sudah memiliki izin dan tinggal proses fisik saja.
“Data itu memang kadang naik turun. Karena kami mengandalkan laporan dari camat dan ketua SPPG. Jadi pergerakannya sangat dinamis.
Data yang kami sebutkan itu merupakan laporan terakhir pada akhir pekan lalu,” ujarnya saat ditemui di Pendapa Sasana Adhi Praja (SAP).
Sebelumnya, Bupati Blitar sempat menyinggung sebaran SPPG yang dinilai belum merata.
Beberapa lokasi disebut masih terpusat di wilayah tertentu, sementara daerah pelosok belum memiliki fasilitas tersebut.
Khusna tidak menampik pada data Januari lalu, memang terdapat empat kecamatan yang belum memiliki SPPG.
Namun, kondisi tersebut kini mulai berubah.
Empat kecamatan yang sebelumnya belum memiliki SPPG tersebut antara lain Doko, Binangun, Bakung dan Kesamben.
Saat ini di wilayah-wilayah tersebut sudah mulai dilakukan pembangunan fasilitas SPPG untuk kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Memang waktu data Januari yang kami terima dari kecamatan, ada empat kecamatan yang belum ada SPPG-nya.
Tapi pada beberapa waktu akhir ini ternyata sudah ada yang proses pembangunan,” terangnya.
Dia menambahkan, keterbatasan akses informasi juga menjadi tantangan dalam pembaruan data bagi Khusna selaku Satgas MBG.
Pihak kecamatan tidak selalu memiliki akses langsung terhadap sistem Badan Gizi Nasional (BGN) sehingga pembaruan data terkadang terlambat.
Pemkab Blitar, lanjut Khusna, terus berkoordinasi agar penyebaran SPPG semakin merata dan menjangkau wilayah pelosok.
Hal ini penting untuk memastikan pelayanan pemenuhan gizi dapat diakses seluruh masyarakat secara adil.
“Camat kadang juga tidak punya akses langsung ke sistem BGN.
Bahkan, SPPI sendiri kadang juga belum tentu mengetahui perkembangan secara menyeluruh. Itu sebabnya data ini terus bergerak.
Kami terus dorong agar sebarannya merata sehingga tidak hanya terpusat di wilayah tertentu saja,” pungkasnya. (jar/c1/ynu)
Editor : Vicky Hernanda