KANIGORO , Radar Penataran – Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Blitar mencatat pencapaian peserta aktif KB di wilayahnya mencapai sekitar 63,9 persen dari total pasangan usia subur (PUS).
Kepala DP3APPKB Kabupaten Blitar, Bagus Dwitanto mengatakan, angka tersebut merupakan capaian peserta aktif yang rutin tercatat dalam sistem pelaporan.
Menurutnya, jika bergabung dengan peserta lama, jumlahnya jauh lebih besar. “Sekitar 63,9 persen itu yang aktif.
Kalau ditotal dengan yang sudah lama tentu banyak. Tetapi kami tetap melakukan pembaruan data secara berkala,” ujarnya.
Bagus melanjutkan, menunda secara rutin melakukan evaluasi terhadap penggunaan alat dan obat kontrasepsi (alkon), terutama bagi akseptor yang telah menggunakan metode jangka panjang lebih dari 4 tahun.
Evaluasi dilakukan untuk mencegah risiko kegagalan akibat masa pakai alat yang telah habis.
Jika sudah melebihi masa pakainya, disarankan untuk melakukan kontrol atau pelepasan dan penggantian.
Karena, alat kontrasepsi itu juga buatan manusia sehingga dipastikan ada tingkat kesalahan. Maka dari itu, jangan sampai sudah lewat masa pakai.
“Ternyata terjadi kehamilan dan pemerintah yang disalahkan,” ungkapnya.
Bagus menyebut metode kontrasepsi yang paling diminati masyarakat adalah implan.
Selain itu, terdapat pula akseptor yang memilih IUD (spiral), pil, maupun menyuntikkan.
Metode pemilihan disesuaikan dengan kondisi dan kesesuaian masing-masing perempuan. “Rata-rata senang pakai implan.
Tapi kami beri kebebasan, karena setiap wanita berbeda.
Ada yang cocok dengan implan, ada yang lebih nyaman pil atau suntik,” jelasnya.
Baca Juga: Puasa Ramadhan, Jam Kerja ASN Kota Blitar Dipangkas Jadi 32,5 Jam Per Pekan
Untuk mendukung program KB 2026, DP3APPKB mendapat distribusi alkon dari pemerintah pusat melalui BKKBN.
Pada awal tahun ini, gagal menerima sekitar 1.000 unit IUD dan 1.000 implan di luar stok sisa tahun sebelumnya.
Awal Februari ini memakan waktu sekitar 1.000 IUD dan 1.000 implan. Semua tercatat rapi.
Satu keluar harus dicatat. Distribusinya melalui balai penyuluhan dan mitra pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, dan bidan mandiri.
Baca Juga: Belum Ada Vaksin Khusus Virus Nipah, PHBS Jadi Kunci Utama Pencegahan
Saat ini terdapat sekitar 20 fasilitas pelayanan kesehatan yang siap melayani Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Blitar.
Selain kontrasepsi untuk perempuan, tersedia juga alat kontrasepsi untuk pria seperti kondom dengan ketersediaan sekitar 2.000 unit.
Namun, untuk Metode Operasi Pria (MOP) atau vasektomi, kuota yang diterima daerah sangat terbatas.
“Tahun ini jatah MOP hanya satu orang. Padahal yang minat sebenarnya banyak.
Tapi pelaksanaannya memerlukan dokter spesialis dan biayanya sekitar Rp 2,5 juta per tindakan,” ungkapnya.
Bagus menambahkan, tingkat kegagalan metode operasi pria relatif kecil berkisar 1–2 persen.
Meski demikian, edukasi tetap diperlukan agar masyarakat memahami bahwa tidak ada metode kontrasepsi yang 100 persen tanpa risiko.
DP3APPKB terus mendorong kesadaran masyarakat untuk merencanakan keluarga secara matang demi mewujudkan keluarga berkualitas dan sejahtera.
“Namanya juga manusia, tetap ada kemungkinan gagal walaupun kecil.
Oleh karena itu, komunikasi suami istri penting sebelum memutuskan metode KB,” tandasnya. (jar/c1/ynu)
Editor : Vicky Hernanda