BLITAR KAWENTAR - Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Blitar mencatat sejumlah capaian program unggulan selama satu tahun pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Rijanto-Beky Herdihansah.
Fokus utama diarahkan pada percepatan penuntasan anak tidak sekolah (ATS) dan peningkatan fasilitas pendidikan.
Kepala Dispendik Kabupaten Blitar, Agus Santosa mengatakan, dinas pendidikan memiliki program Sekolah Lapang yang dibentuk sebagai langkah strategis untuk menekan angka anak putus sekolah. Tidak hanya itu, terobosan ini juga membantu warga yang belum memiliki ijazah.
“Sekolah lapang ini dalam rangka percepatan penanganan anak tidak sekolah. Sistemnya menginduk pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang sudah ada,” ujarnya saat ditemui di Pendapa Sasana Adhi Praja, Jumat (20/2).
Agus melanjutkan, dispendik telah membentuk 15 Sekolah Lapang yang tersebar di 11 kecamatan pada 2025 lalu. Untuk mendukung operasionalnya, Pemkab Blitar mengalokasikan bantuan sebesar Rp 900 juta untuk seluruh unit yang telah terbentuk.
Pada 2026, program tersebut direncanakan meningkat, baik dari sisi jangkauan maupun jumlah peserta. Dispendik juga menyiapkan kerja sama dengan lembaga pemasyarakatan (LP) guna membantu warga binaan yang belum memiliki ijazah.
Menurut Agus, terdapat sekitar 130 warga binaan yang belum memiliki ijazah dan akan difasilitasi mengikuti program pendidikan kesetaraan melalui Sekolah Lapang.
“Kemarin ada data sekitar 130 orang dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Blitar yang belum punya ijazah. Nanti kami masukkan ke Sekolah Lapang. Jenjangnya ada SD, SMP, dan SMA,” terangnya.
Agus menegaskan, legalitas ijazah sangat penting bagi masyarakat karena menjadi syarat dasar untuk melanjutkan pendidikan maupun mencari pekerjaan.
Karena itu, pihaknya terus melakukan sosialisasi agar masyarakat memanfaatkan program tersebut. “Sekolah Lapang ini kami sosialisasikan terus, karena legalitas ijazah itu penting,” tegasnya.
Selain fokus pada penuntasan ATS, dispendik juga menggenjot peningkatan sarana dan prasarana sekolah.
Pada 2025, melalui APBD Kabupaten Blitar, telah dilaksanakan pembangunan dan rehabilitasi 30 unit fasilitas pendidikan dengan total anggaran Rp 5,67 miliar.
"Pembangunan tersebut meliputi rehabilitasi ruang kelas, pembangunan toilet, pagar sekolah, serta perbaikan fasilitas pendukung lainnya, baik di tingkat SD maupun SMP," kata Agus.
Sementara pada 2026, anggaran yang tersedia melalui APBD induk sebesar Rp 2,4 miliar untuk pembangunan sekitar 13 hingga 15 unit sekolah.
Menurutnya, program revitalisasi sarana pendidikan akan terus berlanjut karena masih banyak sekolah di Kabupaten Blitar yang membutuhkan penanganan fisik agar lebih layak dan aman digunakan.
“Program ini akan terus berlanjut, karena kondisi sekolah di Kabupaten Blitar masih banyak yang perlu penanganan fisik supaya lebih sehat dan layak,” pungkasnya. (jar/c1/ynu)
Editor : Anggi Septian A.P.