Blitar - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah merilis kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) periode data hingga 31 Januari 2026. APBN disebut menjadi instrumen krusial dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Blitar Raya.
Kepala KPPN Blitar Arinto Sujatmono menjelaskan, realisasi pendapatan APBN di wilayah Blitar dan Tulungagung hingga akhir Januari 2026 mencapai Rp141,95 miliar. Sementara itu, realisasi belanja APBN tercatat sebesar Rp643,16 miliar atau 13,08 persen dari pagu belanja.
“Di tengah fluktuasi harga pangan pada Ramadan 2026, KPPN Blitar memastikan penyaluran dana APBN tepat sasaran untuk meredam inflasi. Setiap rupiah dari APBN harus memberikan multiplier effect bagi ekonomi lokal sehingga kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera dapat tercapai,” ujar Arinto dalam Konferensi Pers APBN KiTa Regional Blitar periode data 31 Januari 2026 di Blitar, Selasa (24/2).
Kinerja Pendapatan Positif
Pendapatan negara di wilayah kerja KPPN Blitar yang meliputi layanan KPP Pratama Blitar, KPP Pratama Tulungagung, dan KPPBC Blitar menunjukkan performa positif. Dari total realisasi Rp141,95 miliar, penerimaan perpajakan menyumbang Rp129,86 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp12,09 miliar.
Penerimaan perpajakan tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) Rp26,9 miliar, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp33,51 miliar, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp0,18 miliar, pajak lainnya Rp8,95 miliar, serta setoran cukai Rp60,31 miliar. Untuk pajak perdagangan internasional dari bea masuk hingga akhir Januari tercatat belum ada penerimaan.
Sementara itu, komponen PNBP berasal dari PNBP lainnya sebesar Rp11,37 miliar dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Rp0,72 miliar.
Baca Juga: Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2025 di Jepang, Comeback Gila Usai Cedera dan 6 Tahun Tanpa Gelar!
Belanja Capai 13,08 Persen
Dari sisi belanja, hingga 31 Januari 2026 KPPN Blitar telah menyalurkan dana APBN sebesar Rp643,16 miliar atau 13,08 persen dari total pagu anggaran. Realisasi tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp42,59 miliar atau 4,04 persen dari pagu, serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp600,58 miliar atau 15,55 persen dari pagu.
Realisasi BPP meliputi belanja pegawai Rp28,87 miliar (4,59 persen), belanja barang Rp13,35 miliar (4,59 persen), dan belanja modal Rp0,37 miliar (0,24 persen). Sedangkan realisasi TKDD mencakup Dana Bagi Hasil Rp4,53 miliar (6,28 persen), Dana Alokasi Umum Rp455,2 miliar (16,37 persen), serta dana transfer khusus Rp140,85 miliar (16,62 persen).
Baca Juga: Pemkab Blitar Wacanakan Pengembangam Wisata di Telaga Blumbang Gede Soso
Arinto menegaskan, APBN bekerja maksimal sebagai instrumen perlindungan masyarakat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Ke depan, optimalisasi peran fiskal akan terus dilakukan agar manfaat APBN dirasakan hingga pelosok desa.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi pengawasan untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dalam menjaga Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, KPPN Blitar berkomitmen memberikan pelayanan berprinsip SEJATI: Simpel, Empati, Jelas, All out, Tanggap, dan Improvement.
Editor : Fajar Rahmad Ali Wardana