Mulai dari bidang pemerintahan, pembangunan manusia, ekonomi, hingga pemberdayaan masyarakat. Total 70 penghargaan berhasil diraih, terdiri atas 23 penghargaan tingkat nasional (33 persen) dan 47 penghargaan tingkat Provinsi Jawa Timur (67 persen).
Dari sisi indikator makro, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 mencapai 82,03 dengan Indeks Gini 0,340. Tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,28 persen, sementara angka kemiskinan berada di angka 6,6 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Blitar tercatat 5,33 persen.
Sektor pendidikan, pemerintah memberikan beasiswa kepada 60 mahasiswa, serta menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagi sekolah swasta mulai tingkat TK, SD, SMP, hingga lembaga penyetaraan yang bersumber dari APBD.
Sementara di sektor kesehatan, Pemkot Blitar membayarkan iuran BPJS Kesehatan bagi 68.939 jiwa sehingga cakupan universal health coverage (UHC) mencapai 100 persen dengan tingkat keaktifan 95,14 persen. Atas capaian ini, Kota Blitar menerima penghargaan dari Kementerian Kesehatan.
Selain itu, layanan PSC 119 telah melayani 461 kasus, mulai dari penanganan kecelakaan, antar-jemput pasien sakit, hingga layanan mobil jenazah gratis.
Pada bidang tata kelola pemerintahan, Kota Blitar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-16 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kota Blitar juga ditetapkan sebagai percontohan nasional Kota Antikorupsi oleh KPK, serta memperoleh opini kualitas tertinggi pelayanan publik dari Ombudsman.
Nilai kinerja pemerintah daerah tahun 2025 tercatat 81,19, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 80,06, berdasarkan penilaian Kementerian PAN-RB.
Selain itu, dinas kependudukan dan pencatatan sipil ditetapkan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Di sektor pendapatan daerah, Kota Blitar meraih juara pertama wilayah Mataraman dalam implementasi digitalisasi pendapatan asli daerah (PAD) oleh Bank Indonesia.
Kerja sama antardaerah juga diperluas dengan sejumlah wilayah, antara lain Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Palangkaraya, Kota Surakarta, Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bondowoso, dan Provinsi Jawa Timur.
Pada sektor ekonomi, nilai investasi Kota Blitar mencapai Rp 223,59 miliar dari 16 bidang usaha dengan investasi terbesar berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp 117 miliar. Nilai ekspor tercatat Rp 3,47 miliar dengan komoditas unggulan batik yang diekspor ke Pakistan.
Di sisi perlindungan sosial ketenagakerjaan, pemerintah membayarkan BPJS Ketenagakerjaan bagi 2.323 pekerja rentan, seperti tukang becak, buruh, marbot, ojek online, pengelola sampah, pedagang kaki lima, petani, hingga supeltas.
Selain itu, 5.929 pekerja yang membantu tugas-tugas sosial kemasyarakatan juga didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk sektor pemberdayaan masyarakat, pemerintah menyalurkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 140 unit, yang terdiri atas 6 unit pembangunan rumah baru, 10 unit pemasangan listrik, serta 124 unit perbaikan ringan dan sedang.
Program ini didukung swadaya masyarakat sebesar Rp 1,17 miliar atau sekitar 58 persen dari total bantuan pemkot.
Selain itu, dukungan juga diberikan kepada berbagai unsur masyarakat, seperti ketua RT/RW, guru ngaji dan guru sekolah minggu, kader kesehatan, Tagana, pekerja sosial masyarakat, juru kunci, modin muslim dan non-muslim, serta elemen sosial lainnya. (bud/c1/ady)