BLITAR KAWENTAR – Sebanyak 735 data keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Blitar tercatat gagal pada tahap cek rekening.
Data tersebut merupakan KPM yang beririsan antara Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Ketidaksesuaian data menjadi penyebabnya.
Kedua program tersebut selama ini melekat karena penyalurannya menggunakan satu kartu yang sama. Karena itu, ketika terjadi kendala administrasi, dampaknya berpengaruh pada keduanya sekaligus.
“BPNT dan PKH ini beririsan dan menggunakan satu kartu. Ketika ada ketidaksesuaian data, maka dua-duanya ikut terdampak. Saat ini masih kami lakukan checking dan penyesuaian,” ujar Mikhael Hankam Indoro, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar.
Dia melanjutkan bahwa saat ini memfokuskan proses pengecekan dan penyesuaian data. Langkah itu dilakukan dengan mencocokkan data BNBA (by name by address) dengan data administrasi kependudukan (adminduk). Dia memastikan dalam minggu ini bisa terselesaikan pengecekan tersebut.
Dalam proses verifikasi, ditemukan sejumlah ketidaksesuaian. Di antaranya, nomor induk kependudukan (NIK) yang sama tetapi nama yang tercantum berbeda. Kondisi tersebut menyebabkan sistem perbankan otomatis menolak saat proses verifikasi rekening 1.
“Kami melakukan verifikasi secara bertahap dengan mencermati NIK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta elemen data lainnya.
Jika ditemukan kesalahan penulisan atau perubahan data yang belum diperbarui dalam sistem kependudukan akan dilakukan klarifikasi serta sinkronisasi dengan instansi terkait,” ungkapnya.
Hankam menyebut, proses penyesuaian dilakukan agar penyaluran bantuan tetap tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari.
Maka dari itu, dinsos memastikan seluruh data bermasalah akan diselesaikan sebelum masuk tahap pencairan berikutnya. Dengan begitu, bansos dapat diterima tanpa kendala lagi.
Masyarakat penerima bantuan diimbau memastikan kesesuaian data NIK dan nama pada KTP maupun kartu keluarga. Ketepatan data menjadi kunci kelancaran pencairan, baik untuk BPNT maupun PKH.
“Kami pastikan melakukan pengecekan ketat agar BPNT-PKH bisa diterima tepat sasaran. Apalagi, hal ini tentu yang diharapkan oleh keluarga penerima manfaat (KPM),” pungkasnya. (jar/c1/ynu)
Editor : Anggi Septian A.P.