RADAR BLITAR – Acara “Ngobrol Gagasan dan Opini Publik Inklusif” bareng Mas Wali digelar di Halaman Monumen PETA, Minggu (1/3). Kegiatan ini menghadirkan Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin, Sekda Kota Blitar Priyo Suhartono, Manajer Digital Radar Blitar Anggi Septian Andika Putra, serta Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Syaiful.
Dalam forum terbuka tersebut, Mas Wali membeberkan tantangan berat yang dihadapi Pemkot Blitar akibat pemotongan anggaran. Ia menyebut hampir 80 persen anggaran perangkat daerah terdampak efisiensi, dengan total penyesuaian mencapai Rp126 miliar.
“Banyak layanan yang terpaksa dipangkas. Termasuk bingkisan pekerja saat Lebaran, bantuan sosial seperti rastrada tinggal separuh, hingga program RT Keren yang kini jadi Karyamas juga berkurang,” ujarnya.
Meski demikian, Syauqul Muhibbin memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Ia meminta maaf jika ada layanan yang terasa berkurang akibat keterbatasan anggaran. Bahkan, kegiatan pemerintahan kini dilaksanakan secara sederhana sebagai bentuk efisiensi.
Fokus Program Produktif dan Ekonomi
Sebagai kompensasi pemangkasan, Pemkot Blitar mengalihkan fokus ke program produktif jangka panjang. Di antaranya penguatan sektor pendidikan, pertumbuhan ekonomi, penanganan stunting, hingga pengembangan destinasi wisata dan pusat olahraga.
“Kita kurangi program konsumtif dan arahkan ke program produktif. Misalnya rencana rehabilitasi sirkuit dan perluasan sport center agar bisa mendorong pendapatan daerah,” jelasnya.
Menurutnya, tata kelola ekonomi yang baik akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sektor perhotelan dan restoran disebut mulai menunjukkan tren positif, sementara digitalisasi parkir dan optimalisasi aset daerah akan terus ditingkatkan pada 2026.
Efisiensi Pegawai dan Tukin Dipangkas
Di sektor kepegawaian, Pemkot Blitar juga melakukan efisiensi. Tahun ini tunjangan kinerja (tukin) ASN dipangkas 15 persen, sementara sebelumnya PPPK telah dipotong hingga 50 persen. Total efisiensi belanja pegawai, barang, dan jasa disebut mencapai puluhan miliar rupiah.
“Kita mengikuti kebijakan pusat dan berupaya seefisien mungkin agar program yang berdampak langsung ke masyarakat tetap berjalan,” tegasnya.
Forum diskusi ini menjadi ruang terbuka antara pemerintah dan publik untuk membahas kebijakan fiskal daerah secara transparan, sekaligus merumuskan arah pembangunan Kota Blitar ke depan.(*)
Editor : Anggi Septian A.P.