BLITAR KAWENTAR - Beberapa keluhan terkait menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Blitar bermunculan.
Menyikapi hal itu, Satgas MBG Kabupaten Blitar memastikan tetap melakukan pemantauan di lapangan meski kewenangan utama berada di pemerintah pusat.
Ketua Satgas MBG Kabupaten Blitar Khusna Lindarti mengakui memang ada keluhan MBG, salah satunya terkait jumlah menu yang sedikit.
Namun, pelaksanaan teknis program tersebut merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN). Pemerintah daerah tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi langsung kepada penyedia.
“Memang kewenangannya ada di BGN. Pemda tidak punya kewenangan untuk menegur atau memberi sanksi. Tapi kalau sebatas memberi saran, tentu bisa,” ujarnya.
Meski demikian, dia tetap melakukan monitoring berkala. Tim satgas turun ke lapangan, terutama saat ada laporan atau pengaduan dari masyarakat maupun sekolah.
Tidak hanya itu, dinas kesehatan juga mengecek, terutama dari sisi kelayakan kesehatannya. Satgas tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi.
Setiap temuan di lapangan akan dilaporkan ke satgas provinsi dan BGN melalui koordinator wilayah (korwil) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing dapur penyedia. “Kami sifatnya mengingatkan dan melaporkan saja,” tegasnya.
Dia menambahkan, setiap dapur MBG sejatinya sudah memiliki standar porsi dan komposisi menu untuk meminimalkan keluhan.
Namun, evaluasi tetap dilakukan untuk memastikan kualitas dan kuantitas makanan sesuai ketentuan.
Dalam waktu dekat, Satgas MBG Kabupaten Blitar juga akan kembali melakukan pertemuan koordinasi dan monitoring bersama pihak terkait, termasuk penyedia dan pemasok bahan pangan.
Satgas berharap evaluasi berkelanjutan dapat menjaga kualitas program MBG sehingga tetap memenuhi standar gizi dan harapan masyarakat. “Insya Allah Senin kami adakan pertemuan lagi untuk monitoring. Setiap ada pengaduan juga pasti kami cek ke lapangan,” pungkasnya. (jar/c1/ynu)
Editor : Anggi Septian A.P.