BLITAR KAWENTAR - Memanasnya konflik timur tengah ikut berdampak pada nasib pekerja migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Blitar.
Ada 54 PMI yang bekerja di negara yang dilanda peperangan tersebut. Disnaker masih memantau kondisi dengan berkoordinasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).
Kepala Bidang (Kabid) Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Disnaker Kabupaten Blitar, Yopie Kharisma Sanusi mengatakan, berdasarkan data resmi, terdapat puluhan warga Kabupaten Blitar yang bekerja di kawasan tersebut.
Rinciannya, 22 orang di Arab Saudi, 3 orang di Bahrain, 1 orang di Kuwait, 14 orang di Qatar, serta 14 orang di Uni Emirat Arab.
“Kami koordinasi terus, karena di daerah ada LTSA dan KP2MI, di luar negeri ada KBRI dan KJRI. Jadi, kami menunggu informasi resmi dari sana. Namun hingga saat ini belum ada kabar warga Blitar yang menjadi korban.
Dia melanjutkan bahwa membuka dan mencocokkan kembali data pekerja migran yang berangkat secara legal, khususnya di negara-negara yang berdekatan dengan wilayah konflik. Informasi juga terus dipantau melalui kementerian terkait dan perwakilan RI di luar negeri.
Menurut Yopie, apabila nantinya terdapat PMI asal Kabupaten Blitar yang terdampak, disnaker akan langsung berkoordinasi dengan pemerintah desa dan keluarga. Termasuk jika terjadi pemulangan hingga kondisi darurat seperti meninggal dunia.
“Namun, untuk potensi pemulangan massal akibat konflik, Yopie mengaku belum menerima informasi resmi. Kami belum bisa menjawab soal itu karena sampai sekarang belum ada kejelasan dari KP2MI,” katanya.
Dia menambahkan, data yang dimiliki disnaker hanya mencakup PMI yang berangkat secara prosedural dan terdaftar di sistem resmi.
Untuk pekerja nonprosedural, dia tidak memiliki data pasti, meskipun ada potensi PMI nonprosedural yang berada di kawasan konlfik.
Yopie mengungkapkan bahwa pernah menolak pengajuan pemberangkatan CPMI ke negara timur tengah. Namun, hal itu bukan karena daerah konlik, justru karena ada persyaratan administrasi dari PT yang memberangkat tidak memenuhi.
“Kami berharap situasi konflik segera mereda sehingga para PMI tetap bisa bekerja dengan aman hingga masa kontrak selesai. Kasihan mereka yang sedang mencari rezeki di sana,” pungkasnya. (jar/c1/ady)