BLITAR KAWENTAR – Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak yang dijadwalkan pada Oktober atau November 2026, Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Blitar memberikan catatan penting bagi para figur yang berniat mencalonkan diri.
Kesiapan intelektual dan pemahaman regulasi dinilai menjadi syarat mutlak agar desa tidak menjadi korban kegagalan tata kelola.
Ketua PKDI Kabupaten Blitar, Rudy Puryono, menegaskan bahwa jabatan kepala desa saat ini memiliki tantangan yang sangat kompleks, terutama dalam mengelola anggaran dan dinamika kemasyarakatan.
"Harapan saya, siapa pun yang akan maju mencalonkan diri sebagai kepala desa betul-betul harus mencukupkan pengetahuannya. Tidak hanya sekadar ingin jadi kepala desa, tetapi harus mampu me-manage pemerintahan dan masyarakatnya," ujar Rudy saat dikonfirmasi.
Rudy menyoroti pentingnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, figur kepala desa yang tidak melek aturan hanya akan menghambat kemajuan desa, bahkan berpotensi menciptakan persoalan hukum baru yang merugikan masyarakat luas.
"Kalau tidak paham aturan, desa yang akan dirugikan. Jangan sampai ada kepala desa, tapi desanya tidak maju atau justru menjadi sebuah persoalan karena gagal memahami regulasi," tambahnya.
Bagi para petahana yang berencana mencalonkan diri kembali, Rudy berpesan agar mereka fokus memberikan pengabdian terbaik di sisa masa jabatan.
Menurutnya, simpati masyarakat hanya bisa diraih dengan ketulusan kerja nyata, mengingat jabatan adalah sebuah amanah.
Terkait peta persaingan, hingga saat ini PKDI Kabupaten Blitar mengaku belum mendata secara spesifik jumlah kepala desa aktif yang akan melakukan running kembali pada pilkades serentak di 31 desa mendatang. (kho/c1/ady)
Editor : M. Subchan Abdullah