BLITAR KAWENTAR - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bumi Bung Karno sejauh ini terpantau aman. Belum sampai ditemukan kasus keracunan seperti yang terjadi di daerah lain.
Meski begitu, Satuan Tugas (Satgas) MBG Kota Blitar mengaku banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait penyajian menu yang dianggap tidak pantas dan kurang layak secara gizi, terutama untuk edisi Ramadan.
Aduan masyarakat yang masuk ke meja satgas rata-rata menyoroti kualitas makanan yang disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Temuan di lapangan pun memperkuat keluhan tersebut.
Di wilayah Kecamatan Kepanjenkidul, misalnya, petugas menemukan menu sayur nangka yang disajikan untuk anak-anak. Tak hanya itu, ditemukan pula buah jeruk yang kecut serta roti bertekstur keras yang tetap nekat dibagikan kepada penerima manfaat.
Kepala Satgas MBG Kota Blitar, Priyo Suhartono menegaskan, pihaknya tidak tinggal diam atas rentetan temuan tersebut. Begitu menerima laporan, satgas langsung memberikan teguran keras dan peringatan di lokasi agar kesalahan serupa tidak dianggap sebagai hal yang wajar oleh pengelola dapur.
"Saat kami tegur, SPPG langsung melakukan koreksi, mengakui kesalahan, dan meminta maaf. Kami meminta mereka benar-benar memberikan menu Ramadan sesuai ketentuan dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan jangan menyimpang," tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Blitar ini.
Meski sejauh ini belum ada laporan kasus keracunan di Kota Blitar, Priyo menekankan bahwa pengawasan dapur dilakukan secara rutin untuk mencegah insiden medis seperti yang terjadi di daerah lain.
Dia pun memberikan peringatan keras bagi SPPG yang "bandel". Dari evaluasi sementara, terdapat satu dapur yang sudah mengulangi kesalahan hingga dua kali. "Wewenang kami di daerah adalah mengawasi dan mengendalikan. Jika sudah ditegur tiga kali tetap diulangi, kami tidak main-main untuk melaporkan SPPG tersebut ke BGN agar diproses,” terangnya.
BGN tidak segan untuk memberikan sanksi kepada SPPG yang tak mengindahkan peringatan keras. ”Sanksi beratnya berupa penghentian operasional. Jika memang semua SPPG benar-benar mematuhi aturan dan petunjuk dari BGN, saya rasa aka naman-aman saja," pungkasnya.(sub/c1)
Editor : Anggi Septian A.P.