Blitar - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar merilis kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 28 Februari 2026. Hingga akhir bulan kedua tahun ini, penyaluran anggaran tercatat mencapai Rp 1,06 triliun atau 21,61 persen dari total pagu belanja.
Sebagai kuasa Bendahara Umum Negara di daerah, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar menyebut APBN tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama di tengah dinamika ekonomi global dan menjelang bulan suci Ramadan.
“APBN hadir bukan sekadar angka, melainkan sebagai instrumen perlindungan rakyat. Di Blitar, kami memastikan setiap rupiah yang keluar dari kas negara memberikan multiplier effect bagi ekonomi masyarakat,” demikian keterangan resmi KPPN Blitar.
Dari sisi pendapatan, realisasi penerimaan negara di wilayah kerja KPPN Blitar yang meliputi wilayah layanan KPP Pratama Blitar, KPP Pratama Tulungagung, dan KPPBC Blitar mencapai Rp 381 miliar.
Pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 308,51 miliar dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 72,48 miliar. Penerimaan perpajakan didominasi oleh setoran cukai sebesar Rp 144,8 miliar, disusul pajak penghasilan Rp 60,88 miliar serta pajak pertambahan nilai Rp 61,36 miliar.
Selain itu terdapat penerimaan dari pajak lainnya sebesar Rp 41,29 miliar, pajak bumi dan bangunan Rp 0,18 miliar, serta bea masuk dari perdagangan internasional sebesar Rp 8,8 juta.
Sementara untuk PNBP, penerimaan berasal dari pendapatan badan layanan umum sebesar Rp 50,51 miliar dan PNBP lainnya sebesar Rp 21,97 miliar.
KPPN Blitar menilai capaian pendapatan tersebut menjadi modal penting untuk membiayai agenda pembangunan daerah. Dengan prinsip pengelolaan anggaran yang lebih efektif, pendapatan negara disalurkan melalui berbagai pos belanja strategis guna menjaga stabilitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
Dari sisi belanja, realisasi Rp 1,06 triliun terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 112,75 miliar atau 10,70 persen dari pagu anggaran. Sementara Transfer ke Daerah dan Dana Desa mencapai Rp 949,8 miliar atau 24,59 persen dari pagu anggaran.
Belanja pemerintah pusat meliputi belanja pegawai Rp 68,98 miliar, belanja barang Rp 41,76 miliar, serta belanja modal Rp 2,01 miliar.
Adapun penyaluran transfer ke daerah mencakup dana bagi hasil Rp 4,61 miliar, dana alokasi umum Rp 682,8 miliar, dana transfer khusus Rp 218,69 miliar, serta dana desa Rp 43,69 miliar.
Jika dirinci, penyaluran transfer ke daerah terbesar diberikan kepada Kabupaten Tulungagung sebesar Rp 483,28 miliar. Kemudian untuk Kabupaten Blitar sebesar Rp 352,52 miliar, dan Kota Blitar sebesar Rp 113,97 miliar.
Menurut KPPN Blitar, penyaluran belanja negara tersebut menjadi bantalan kebijakan fiskal yang penting bagi pemerintah daerah. Sinkronisasi antara belanja pusat dan daerah diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
KPPN Blitar juga mengapresiasi dukungan satuan kerja, pemerintah daerah, serta masyarakat yang telah membantu pelaksanaan anggaran berjalan secara tertib, efisien, dan akuntabel.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjaga integritas pengelolaan keuangan negara. Penguatan budaya antikorupsi terus dilakukan agar penggunaan APBN benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
KPPN Blitar juga menegaskan komitmennya menjaga zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Melalui prinsip pelayanan SEJATI—Simpel, Empati, Jelas, All Out, Tanggap, dan Improvement—lembaga tersebut berupaya meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh pemangku kepentingan.