BLITAR - Isu mengenai penarikan dokumen kepemilikan properti secara sepihak oleh pemerintah sempat membuat resah sebagian masyarakat, tak terkecuali di wilayah Blitar Raya. Faktanya, kabar burung tersebut merupakan pemahaman yang sangat keliru terkait program digitalisasi layanan dari pemerintah pusat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini memang tengah melakukan transformasi besar-besaran di semua sektor layanan dengan menerbitkan sertifikat tanah elektronik. Namun, proses transisi dari dokumen fisik konvensional ini memiliki tata cara dan prosedur resmi yang sangat menjamin keamanan aset warga.
Berdasarkan regulasi resmi yang telah diteken dan berlaku efektif sejak 12 Januari 2021, seluruh dokumen konvensional atau analog secara bertahap memang akan dialihmediakan. Tujuan utama dari pergantian wujud fisik menuju sertifikat tanah elektronik ini murni sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang modern. Transformasi ini dirancang khusus untuk menutup rapat celah kejahatan para oknum mafia tanah, mencegah risiko dokumen hancur akibat bencana, serta memudahkan masyarakat dalam mengakses riwayat data kepemilikan asetnya di masa depan.
Bagi masyarakat yang ingin proaktif mengamankan asetnya, sangat penting untuk memahami prosedur pengurusan sertifikat tanah elektronik yang tepat. Anda sama sekali tidak perlu merasa khawatir bahwa berkas asli bersampul hijau milik Anda akan ditarik paksa sebelum versi digitalnya benar-benar rampung diterbitkan. Penggantian ini justru dilakukan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur, aman, dan sangat mengedepankan kecocokan serta validitas data administratif.
Syarat dan Tata Cara Pengajuan di Kantor BPN
Langkah pertama yang harus ditempuh oleh pemegang hak adalah mengajukan permohonan secara langsung. Pemohon dapat mengakses pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah yang tersedia di loket Kantor Pertanahan sesuai dengan domisili aset tersebut berada. Perlu dicatat secara saksama, layanan konversi bentuk ini secara khusus diperuntukkan bagi bidang-bidang tanah yang memang sudah terdaftar secara resmi di pangkalan data BPN. Artinya, tanah tersebut wajib telah memiliki dokumen awal yang sah, baik berupa hak atas tanah, hak pengelolaan, hak milik atas satuan rumah susun (strata title), maupun tanah dengan status wakaf.
Syarat krusial berikutnya dalam proses ini adalah tingkat kecocokan data. Penggantian wujud dokumen menjadi bentuk digital baru bisa diproses lebih lanjut apabila data fisik (meliputi batas, letak, dan luas bidang tanah) serta data yuridis (status kepemilikan dan beban hak) yang tertera pada lembar buku tanah analog sudah sepenuhnya sinkron dengan data yang tersimpan di dalam sistem elektronik BPN.
Lantas, bagaimana jika di lapangan ditemukan ketidaksesuaian data? Masyarakat diimbau untuk tidak panik. Kepala Kantor Pertanahan setempat akan langsung mengambil alih untuk melakukan proses validasi ulang secara menyeluruh. Validasi komprehensif ini meliputi pemeriksaan kembali kelengkapan identitas pemegang hak, menyinkronkan data ukur fisik di lapangan, hingga merapikan kembali riwayat data yuridisnya agar sesuai dengan standar akurasi digitalisasi terbaru.
Fakta Sebenarnya Soal Penarikan Dokumen Lama
Setelah semua data tervalidasi dengan sempurna dan wujud digital siap untuk diterbitkan, tahapan administratif selanjutnya adalah pencatatan terpadu pada buku tanah, surat ukur, maupun gambar denah. Pada titik puncak inilah, Kepala Kantor Pertanahan baru berwenang untuk menarik dokumen fisik yang lama dari tangan pemilik. Dokumen yang ditarik tersebut tentu tidak akan dimusnahkan apalagi dihilangkan. Berkas fisik itu akan disatukan dengan buku tanah dan diubah mediumnya untuk disimpan dengan pengamanan ketat sebagai warkah (arsip statis) di pangkalan data Kantor Pertanahan.
Sangat penting untuk digarisbawahi guna meluruskan kekeliruan informasi yang sempat viral dan memicu kepanikan di tengah masyarakat. BPN menegaskan bahwa tidak pernah ada kebijakan penarikan dokumen fisik secara besar-besaran apalagi paksaan secara tiba-tiba di saat wujud digitalnya belum siap. Penarikan dokumen lama mutlak hanya dilakukan pada detik-detik akhir proses, yakni ketika wujud digital yang baru telah terbit dan benar-benar siap diserahkan kepada pemegang hak.
Dengan pemahaman tata cara yang transparan ini, masyarakat diharapkan tidak lagi ragu untuk mengurus alih media asetnya ke versi digital. Pastikan Anda mengurus permohonan ini secara mandiri ke loket resmi guna menghindari praktik percaloan yang merugikan.
Editor : Saifullah Muhammad Jafar