⁠DPRD Kota Blitar Anjurkan ASN Pergi Kerja ke Kantor Naik Transportasi non-BBM

 

BLITAR KAWENTAR - Upaya efisiensi anggaran di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar terus diperkuat dengan penataan ulang agenda kegiatan daerah hingga penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

DPRD Kota Blitar mendorong agar program yang membebani APBD dievaluasi, sekaligus mengimbau pegawai beralih ke moda transportasi non-BBM seperti sepeda.

Baca Juga: Rekomendasi Laptop Bisnis Terbaik untuk Kemudahan Deployment Skala Perusahaan

Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim, menegaskan bahwa efisiensi tidak cukup hanya melalui wacana work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga harus menyentuh sektor lain yang lebih konkret.

Salah satunya adalah penyesuaian agenda kegiatan daerah yang dinilai kurang prioritas.

Baca Juga: Modus Gendam di Stasiun Wlingi, Perempuan Asal Blitar Kehilangan Rp13 Juta: Pelaku Kabur Saat Korban Salat

“Program atau kegiatan yang tidak terlalu mendesak sebaiknya dievaluasi atau ditunda. Ini penting agar anggaran bisa difokuskan pada hal-hal yang lebih prioritas,” ujarnya.

Selain penataan agenda, DPRD juga menyoroti tingginya konsumsi BBM di lingkungan pemerintahan.

Baca Juga: Bosan Sama Avanza? Lirik Suzuki Ertiga Generasi Pertama, Mobil Keluarga Rp100 Jutaan yang Nyaman dan Minim 'Ragat'

Karena itu, ASN hingga pegawai non-ASN diimbau mulai beralih menggunakan transportasi yang lebih hemat energi, seperti sepeda.

Menurut Syahrul, penggunaan sepeda tidak hanya berdampak pada efisiensi anggaran, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesehatan.

Baca Juga: Harga Tetap Stabil! Ini Rahasia Toyota Avanza Generasi Pertama Masih Jadi Buruan di 2026, Mobil 'Busuk' yang Tak Bisa Rusak?

Bahkan, bagi pegawai yang sebelumnya menggunakan mobil pribadi, dapat beralih ke moda transportasi yang lebih hemat seperti sepeda motor atau sepeda.

“Ke depan, kami akan mendorong imbauan penggunaan transportasi non-BBM seperti sepeda. Ini bagian dari langkah efisiensi sekaligus gaya hidup sehat,” tegasnya.

Baca Juga: Nyaman Ga Harus Mahal! Ini 3 Mobil Bekas 80 Jutaan yang Irit BBM dan Mewah, Ada MPV Rasa Sedan hingga Wagon Langka

Sementara itu, kebijakan WFH yang direncanakan satu kali dalam sepekan masih dalam tahap kajian oleh Pemkot Blitar.

Regulasi teknisnya juga masih disiapkan sambil menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat.

Baca Juga: Fenomena 'Kabin Gibah' hingga Suspensi Ambles, Mengapa Daihatsu Sigra Masih Jadi Mobil Terlaris Meski Terus Dihujat?

Lebih lanjut, Syahrul menekankan bahwa efisiensi anggaran merupakan tanggung jawab bersama seluruh pegawai, mulai dari ASN, PPPK, hingga tenaga kontrak.

Kesadaran kolektif dinilai menjadi kunci keberhasilan penghematan belanja daerah.

Baca Juga: Investasi Cerdas! 5 Mobil Bekas 80 Jutaan yang Dulu Kurang Laku Tapi Kini Jadi Buruan, Ada 'Hatchback' Rasa GTR?

Dengan langkah penataan agenda kegiatan dan dorongan penggunaan transportasi non-BBM, DPRD berharap efisiensi anggaran di Kota Blitar dapat berjalan optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. (sub/ady)

Editor : Oksania Difa Ilmada