KAWENTARAN- Program andalan pemerintah berupa Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Merah Putih (KMP) tengah digalakkan di daerah.
Namun dalam perjalanannya, program dari pusat itu menuai banyak sorotan di masyarakat, termasuk kritik.
Kendati begitu, pemerintah daerah turut serta memonitor dan mengawasi jalannya kedua program tersebut.
Memastikan program unggulan pemerintah pusat tersebut benar-benar membawa dampak positif bagi masyarakat.
Terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah saat ini.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar mendorong agar program MBG dan KMP dijalankan dengan baik sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
Harapannya bisa membawa manfaat bagi masyarakat.
“Terus terang saja kami memang tidak terlalu banyak berkecimpung mengawasi dua program itu.
Sebab, semua sudah ditata dari pusat tersebut,” ujar Ketua DPRD Kota Blitar, dr Syahrul Alim.
Namun, dewan berharap perwujudan manfaat dari program KMP dan MBG benar-benar tampak dirasakan masyarakat. Khususnya dalam segi ekonomi.
Baca Juga: Dianggap Kuno, Begini Cara Putri Batik Kota Blitar Ini Gaungkan Batik di Kalangan Anak Muda
“Seperti kita tahu bahwa di setiap kelurahan itu ada bangunan KMP, dan itu nilainya (pembangunan, Red) cukup signifikan.
Sudah sepantasnya membawa dampak positif di masyarakat,” ungkapnya.
Baca Juga: Dianggap Kuno, Begini Cara Putri Batik Kota Blitar Ini Gaungkan Batik di Kalangan Anak Muda
Karena itu, kehadiran KMP tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di masing-masing kelurahan.
Seperti untuk kegiatan transaksi jual beli kebutuhan pokok dan lain sebagainya.
Baca Juga: Semarakkan Hari Jadi Kota Blitar, Pemkot Hanya Sanggup Gelontorkan Anggaran Sekitar Rp 100 Juta
Dengan begitu, bisa memberikan efek ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Kepada para pengurus KMP, pesan Syahrul, harus mampu mengelola koperasi dengan baik.
Baca Juga: DPRD Kota Blitar Anjurkan ASN Pergi Kerja ke Kantor Naik Transportasi non-BBM
Selain itu yang terpenting bisa melihat situasi dan kondisi (sikon) ekonomi daerah saat ini.
“Khususnya Kota Blitar, ini merupakan kota kecil.
Masyarakat di tiap kelurahan tidaklah banyak dan hasil dari sektor pertanian tidak begitu besar. Maka itu, kami minta pengurus untuk mengelola koperasi dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan warga, termasuk anggotanya,” pungkasnya.(sub/c1)
Editor : Saifullah Muhammad Jafar