BLITAR - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan pesan mendalam mengenai esensi pengabdian saat menghadiri pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam kunjungannya tersebut, Menteri Nusron menekankan bahwa setiap bentuk pengabdian, baik di pemerintahan maupun organisasi keagamaan, harus berlandaskan pada prinsip kebermanfaatan dalam pengabdian bagi masyarakat luas.
Menteri Nusron menegaskan bahwa jabatan dan peran strategis yang diemban oleh seseorang tidak akan berarti apa-apa jika tidak mendatangkan manfaat nyata bagi umat. Menurutnya, kebermanfaatan dalam pengabdian merupakan tolok ukur utama keberhasilan sebuah kepemimpinan. Hal ini berkaitan erat dengan visi kementeriannya dalam memastikan setiap jengkal tanah di Indonesia dapat memberikan kemakmuran bagi rakyat, sesuai amanat konstitusi.
Dalam sambutannya, ia juga menyinggung kaitan antara nilai-nilai agama dan tata kelola pertanahan. Prinsip kebermanfaatan dalam pengabdian ini diimplementasikan melalui kebijakan agraria yang berkeadilan, di mana tanah tidak boleh hanya dikuasai oleh segelintir kelompok, melainkan harus dikelola untuk kesejahteraan bersama. Ia mengajak para tokoh agama untuk turut mengawal agar proses sertifikasi tanah dan penyelesaian sengketa lahan berjalan dengan transparan dan adil.
Baca Juga: Promo Toyota Calya 2026 Jelang Lebaran Bikin Kaget, Harga Mulai Rp100 Jutaan, DP Cuma Rp20 Juta
Filosofi Pengabdian: Memberi Manfaat bagi Umat
Menteri Nusron Wahid menjelaskan bahwa dalam pandangan Islam, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Filosofi ini ia bawa ke dalam ranah birokrasi di Kementerian ATR/BPN. Pengabdian di kantor pertanahan bukan sekadar urusan administrasi kertas dan patok, melainkan upaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan ekonomi bagi warga kecil yang selama ini kesulitan mendapatkan hak atas tanah mereka.
Ia menekankan bahwa MUI sebagai wadah para ulama memiliki peran krusial sebagai mitra pemerintah. Sinergi antara umara (pemerintah) dan ulama sangat dibutuhkan untuk menciptakan iklim sosial yang kondusif, termasuk dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya legalitas aset tanah demi menghindari konflik agraria di masa depan.
Menata Aset untuk Kesejahteraan Rakyat NTB
Lebih lanjut, Nusron menyoroti potensi besar NTB dalam sektor pariwisata dan pertanian. Namun, potensi ini hanya bisa maksimal jika tata ruang dan kepemilikan tanahnya jelas. Ia berkomitmen untuk mempercepat program sertifikasi tanah di wilayah tersebut agar masyarakat memiliki akses ke lembaga keuangan resmi guna meningkatkan taraf hidup mereka.
"Pengabdian kami di kementerian adalah memastikan tidak ada tanah yang telantar. Tanah harus produktif dan membawa berkah. Itulah wujud nyata dari pengabdian yang bermanfaat," ungkapnya di hadapan para pengurus MUI dan tamu undangan. Ia mengingatkan jajarannya di daerah untuk bekerja dengan integritas tinggi dan menjauhi praktik-praktik yang merugikan rakyat.
Baca Juga: Promo Toyota Calya 2026 Bikin Heboh! Cicilan Mulai Rp1 Jutaan, Bisa Tanpa Bunga dan DP Ringan
Kolaborasi Strategis Ulama dan Pemerintah
Kunjungan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi antara pusat dan daerah. Menteri Nusron berharap pengurus MUI NTB yang baru dikukuhkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara aspirasi masyarakat bawah dengan kebijakan pemerintah. Dengan begitu, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan selalu selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan umat.
Penekanan pada aspek kebermanfaatan ini diharapkan mampu menjadi pemantik semangat bagi seluruh elemen bangsa untuk berkontribusi lebih bagi negara. Bagi Menteri Nusron, pengabdian adalah ibadah, dan kebermanfaatan adalah buahnya yang harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali.
Editor : Saifullah Muhammad Jafar