BLITAR - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, membawa kabar segar bagi percepatan pembangunan daerah saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Daerah se-Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam pertemuan strategis tersebut, ia mengungkapkan sebuah inovasi birokrasi yang mampu memberikan dampak finansial luar biasa bagi daerah, yakni melalui integrasi data tanah dan pajak. Menteri Nusron meyakini bahwa langkah sinkronisasi ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan mesin baru bagi pertumbuhan ekonomi lokal.
Langkah integrasi data tanah dan pajak ini diproyeksikan mampu menjadi solusi konkret atas kebocoran pendapatan daerah selama ini. Menurut Menteri Nusron, dengan menghubungkan data kepemilikan tanah di BPN dengan data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di pemerintah daerah, potensi kenaikan pendapatan asli daerah bisa melesat tajam. "Jika sistem ini berjalan dengan sempurna, kita bisa melihat lompatan besar di mana integrasi data tanah dan pajak bisa dongkrak PAD hingga 300 persen di berbagai kabupaten dan kota," tegasnya di hadapan para kepala daerah.
Pada tiga paragraf awal ini, terlihat bahwa fokus utama kementerian bukan hanya pada legalitas aset, tetapi juga pada optimalisasi manfaat ekonomi dari aset tersebut. Menteri Nusron menekankan bahwa transparansi data adalah kunci utama. Dengan integrasi data tanah dan pajak, tidak akan ada lagi tanah yang 'hilang' dari catatan perpajakan atau perbedaan nilai jual objek pajak (NJOP) yang sering kali merugikan kas daerah.
Baca Juga: Promo Toyota Calya 2026 Jelang Lebaran Bikin Kaget, Harga Mulai Rp100 Jutaan, DP Cuma Rp20 Juta
Mengakhiri Era Data yang Tercecer
Selama ini, banyak pemerintah daerah yang berjuang meningkatkan PAD namun terkendala oleh basis data yang tidak akurat. Menteri Nusron menjelaskan bahwa banyak tanah yang sudah bersertifikat namun belum terdata sebagai objek pajak yang sesuai, atau sebaliknya. Melalui pemanfaatan teknologi geospasial dan digitalisasi warkah tanah, BPN siap menyuplai data akurat kepada pemda untuk memastikan setiap jengkal tanah memberikan kontribusi fiskal yang adil.
Inovasi ini juga bertujuan untuk meminimalisir praktik mafia tanah dan spekulan yang sering kali menyembunyikan status kepemilikan demi menghindari kewajiban pajak. Dengan sistem yang terintegrasi, setiap perubahan data di BPN akan otomatis terlaporkan ke sistem pajak daerah secara real-time. Hal ini menciptakan ekosistem pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.
Skema Peningkatan PAD hingga 300 Persen
Bagaimana angka 300 persen itu bisa tercapai? Menteri Nusron memaparkan bahwa lompatan tersebut berasal dari penemuan objek-objek pajak baru yang selama ini belum terdaftar (underlying assets). Selain itu, akurasi luas tanah dan peruntukan lahan (seperti lahan pertanian yang berubah menjadi kawasan komersial atau hotel) akan terkoreksi secara otomatis. Hal ini memastikan tarif pajak yang dikenakan sesuai dengan nilai ekonomi lahan yang sebenarnya.
"Ini adalah kerja kolaboratif. Kami menyediakan datanya, Pemda yang mengeksekusinya menjadi pendapatan daerah. Jika dikelola dengan jujur, PAD yang naik hingga tiga kali lipat itu sangat masuk akal dan realistis," tambahnya. Ia juga mendorong para kepala daerah untuk segera membentuk tim satuan tugas khusus guna mengawal proses migrasi data ini agar berjalan lancar tanpa hambatan birokrasi yang berbelit.
Baca Juga: Promo Toyota Calya 2026 Masih Gila Setelah Lebaran! Cicilan Mulai Rp1,6 Jutaan, Diskon Tetap Jalan
Kepastian Hukum untuk Iklim Investasi yang Sehat
Selain urusan pajak, Menteri Nusron mengingatkan bahwa tertib administrasi tanah adalah daya tarik utama bagi investor. NTB sebagai destinasi wisata dunia membutuhkan kepastian hukum yang kuat. Integrasi data ini memberikan jaminan bagi para pemodal bahwa lahan yang mereka gunakan bersih secara hukum dan jelas kewajiban pajaknya.
Menteri Nusron menutup arahannya dengan optimisme bahwa keberhasilan di NTB ini akan menjadi percontohan nasional, termasuk bagi daerah-daerah lain seperti Blitar dan sekitarnya. Dengan PAD yang kuat, pemerintah daerah akan memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar untuk membangun infrastruktur, meningkatkan layanan kesehatan, dan menyejahterakan masyarakat secara luas. Pengabdian melalui data, menurut Nusron, adalah wujud nyata dari tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan umat.
Editor : Saifullah Muhammad Jafar