BLITAR KAWENTAR – Rencana pengisian operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bakal dipastikan terealiasi.
Itu seiring langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar yang tengah memetakan rencana tersebut.
Pemkab menyatakan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut arahan dari pemerintah pusat.
Kepala BKPSDM Kabupaten Blitar, Ahmad Budi Hartawan mengatakan, setiap koperasi nantinya akan diperkuat maksimal tiga orang PPPK.
Mereka dipilih dari pegawai penuh waktu yang sudah ada dengan kualifikasi pendidikan minimal diploma hingga sarjana.
“Untuk operasional KDKMP akan ditempatkan tiga orang PPPK dengan kualifikasi minimal D-3 sampai sarjana. Saat ini, kami masih melakukan pemetaan jumlah serta sebaran PPPK yang akan ditempatkan di masing-masing koperasi. Hal itu dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan di lapangan,” ujarnya, saat ditemui beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Honda Jazz 2026 Resmi Dibahas, Desain Makin Sporty dan Varian Hybrid e:HEV Bikin Penasaran!
Dia melanjutkan, skema yang diterapkan adalah penugasan, bukan pemindahan.
Artinya, secara administratif, PPPK tetap berada di organisasi perangkat daerah (OPD) asal, termasuk dalam hal penggajian.
Namun dalam pelaksanaan tugas dan kinerja akan berkoordinasi dengan dinas koperasi.
Dengan skema tersebut, keberadaan PPPK diharapkan mampu memperkuat operasional KDKMP tanpa mengubah struktur kepegawaian yang sudah ada di lingkungan Pemkab Blitar.
Tentu juga mereka akan bekerja sama dengan pengurus koperasi yang telah direkrut pada tingkat desa.
”Mereka tidak akan bekerja sendiri. Ada pengurus koperasi yang direkrut dari pemerintah desa. Mereka juga telah dilakukan pembekalan. Maka dari itu, PPPK dan pengurus koperasi bisa berkolaborasi dan tukar pikiran,” ungkapnya.
Baca Juga: Dishub Imbau Para Orang Tua di Blitar Ajak Anak ke Sekolah Manfaatkan Transportasi Umum
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar, Sri Wahyuni mengungkapkan, perkembangan KDKMP di wilayahnya terus berjalan.
Hingga kini, sebanyak 65 koperasi telah beroperasi dan melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT).
Baca Juga: Honda Jazz 2026 Bikin Heboh! Desain Naik Kelas, Harga Disebut Setara LCGC, Benarkah?
Dari sisi pembangunan fisik, tercatat 84 unit koperasi telah rampung 100 persen.
Namun, masih ada sekitar 160 koperasi lainnya yang saat ini dalam proses pembangunan.
Baca Juga: Pemkot Blitar Mulai Bidik Jadi Tuan Rumah Event Olahraga Nasional, Sarpras Sudah Mumpuni?
Sri Wahyuni mengakui tidak mengetahui secara detail kendala teknis pembangunan fisik tersebut.
Sebab, pembangunan dilakukan oleh pihak lain melalui kerja sama lintas instansi.
Baca Juga: Honda Jazz 2026 Resmi Rilis! Harga Mulai Rp285 Juta, Desain Makin Sporty dan Fitur Naik Kelas
”Pembangunan dari pusat, bekerja sama dengan pihak terkait termasuk TNI. Kami hanya menangani kelembagaan. Untuk KDKMP yang sudah jadi fisiknya ada 84 unit. Sisanya masih dalam proses pembangunan,” jelasnya.
Dia menambahkan bahwa juga tidak memiliki kewenangan terkait distribusi sarana dan prasarana. Karena, hal tersebut menjadi bagian dari mekanisme pembangunan yang ditangani pemerintah pusat.
Dengan adanya PPPK dan progres pembangunan yang terus berjalan, Pemkab Blitar berharap KDKMP dapat segera beroperasi optimal. Ke depannya dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa maupun kelurahan.(jar/c1/sub)
Editor : Muhammad Adib Falih Rifly