BLITAR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai bergerak cepat dalam memastikan seluruh program strategis nasional tahun anggaran 2026 berjalan tanpa celah. Hal ini ditegaskan dalam Entry Meeting Pelaksanaan Audit Kinerja 2026 yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal ATR/BPN. Langkah ini diambil guna menjamin bahwa setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.
Sekjen ATR/BPN menekankan bahwa Audit Kinerja 2026 bukan sekadar rutinitas administratif tahunan. Sebaliknya, ini merupakan instrumen evaluasi krusial untuk melihat sejauh mana efektivitas pelayanan pertanahan di lapangan. Pihak kementerian ingin memastikan bahwa seluruh jajaran, mulai dari pusat hingga kantor pertanahan di daerah, bekerja sesuai dengan juknis dan regulasi yang telah ditetapkan tanpa ada penyimpangan sedikitpun.
Dalam arahannya, Sekjen memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi harga mati dalam pelaksanaan program tahun ini. Fokus utama dari audit kali ini mencakup evaluasi target sertifikasi tanah, percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), hingga penanganan sengketa lahan yang seringkali menjadi keluhan utama warga. Dengan adanya pengawasan ketat, diharapkan potensi kebocoran anggaran atau ketidaktercapaian target dapat dimitigasi sejak dini.
Baca Juga: Peminat Selalu Tinggi, Dispendik Kabupaten Blitar Tambah Rombel Baru di Beberapa SMPN Ini
Pentingnya Efisiensi dan Ketepatan Sasaran
Lebih lanjut, Sekjen ATR/BPN menjelaskan bahwa audit ini akan menyasar aspek substansial dari setiap kegiatan. "Kita ingin memastikan kegiatan tepat sasaran. Tidak boleh ada program yang hanya terlihat bagus di atas kertas, namun tidak dirasakan manfaatnya oleh rakyat," tegasnya dalam pertemuan tersebut. Audit ini juga akan melibatkan Inspektorat Jenderal sebagai garda terdepan dalam fungsi pengawasan internal.
Evaluasi mendalam akan dilakukan terhadap capaian realisasi fisik dan keuangan di masing-masing satuan kerja. Hal ini penting mengingat tantangan sektor agraria di tahun 2026 semakin kompleks, terutama terkait digitalisasi layanan pertanahan. Sekjen mengingatkan bahwa transformasi digital yang sedang digalakkan harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, bukan justru menjadi kendala baru karena ketidaksiapan sdm.
Baca Juga: Puluhan Pikap KDMP Tiba di Blitar untuk Tahap Pertama, Begini Respon Kades Penerima
Kolaborasi Lintas Sektor demi Target Nasional
Selain masalah internal, Sekjen juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data antar lembaga. Audit kinerja ini juga berfungsi sebagai alat deteksi dini jika terdapat kendala koordinasi yang menghambat program strategis. Dengan data yang akurat dan hasil audit yang objektif, pimpinan kementerian dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat untuk perbaikan di semester berikutnya.
Langkah preventif melalui audit ini juga diharapkan mampu meningkatkan skor reformasi birokrasi di lingkungan kementerian. Sekjen meminta seluruh kepala kantor wilayah (Kanwil) dan kepala kantor pertanahan (Kantah) untuk kooperatif dan terbuka terhadap tim auditor. Integritas dalam memberikan data adalah kunci agar evaluasi ini menghasilkan rekomendasi yang membangun bagi kemajuan instansi.
Menutup arahannya, Sekjen optimis bahwa dengan pengawasan yang ketat dan sistematis, ATR/BPN akan semakin profesional dalam melayani masyarakat. Pelaksanaan audit kinerja ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah serius dalam mengelola amanah publik, demi terciptanya tata kelola pertanahan yang adil, transparan, dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Targetnya jelas: zero penyimpangan dan manfaat maksimal bagi penerima layanan pertanahan di seluruh pelosok negeri.
Editor : Saifullah Muhammad Jafar