BLITAR - Upaya memperkuat fundamental ekonomi di tingkat regional terus digencarkan oleh Pemerintah Provinsi dan instansi vertikal terkait. Dalam forum strategis Jatim Talk: Road to East Java Economic Forum (EJAVEC) 2026, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur menegaskan peran krusialnya dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum. Langkah ini diambil sebagai strategi utama untuk memperkuat Iklim Investasi Jawa Timur di tengah tantangan ekonomi global yang semakin dinamis.
Kehadiran Kakanwil BPN Jatim, Asep Heri, dalam forum tersebut membawa pesan optimisme bagi para pelaku usaha dan investor. Menurutnya, kepastian hak atas tanah adalah fondasi utama yang menentukan menarik atau tidaknya suatu daerah bagi penanam modal. Dengan perbaikan birokrasi pertanahan, Iklim Investasi Jawa Timur diharapkan mampu melesat melampaui target nasional, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru yang lebih luas bagi masyarakat di daerah, termasuk Blitar.
Baca Juga: Nissan Grafit 2026 Resmi Hadir, MPV Murah 7 Penumpang dengan Fitur Lengkap dan Harga Ramah Kantong!
BPN Jatim kini fokus pada penyediaan data pertanahan yang akurat dan terintegrasi secara digital untuk mendukung Iklim Investasi Jawa Timur. Dalam diskusi tersebut, terungkap bahwa ketersediaan lahan yang clean and clear menjadi syarat mutlak bagi investor sebelum menanamkan modalnya. Oleh karena itu, BPN Jatim terus mengakselerasi program pendaftaran tanah di kawasan industri maupun kawasan strategis pariwisata guna memberikan jaminan keamanan berinvestasi tanpa gangguan sengketa.
Digitalisasi Pertanahan: Kunci Efisiensi Perizinan Investasi
Salah satu poin penting yang dibahas dalam Jatim Talk adalah peran digitalisasi layanan pertanahan. BPN Jatim kini tidak lagi bekerja secara konvensional. Transformasi menuju kantor pertanahan elektronik menjadi jawaban atas keluhan birokrasi yang selama ini dianggap menghambat. Dengan sistem elektronik, para calon investor dapat memantau status tanah secara real-time, sehingga proses verifikasi data menjadi jauh lebih efisien dan transparan.
Baca Juga: Nissan Grafit 2026 Resmi Meluncur, MPV Murah 7 Penumpang Rp105 Jutaan Ini Siap Tantang Sigra-Calya!
Asep Heri menjelaskan bahwa transparansi data pertanahan adalah bentuk komitmen BPN dalam mendukung kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB). "Investor membutuhkan kecepatan. Jika urusan sertifikasi dan pengecekan lahan memakan waktu lama, mereka akan beralih ke wilayah lain. Kami di Jawa Timur memastikan bahwa urusan pertanahan akan menjadi pendorong, bukan penghambat investasi," tegasnya dalam forum tersebut.
Sinergi BI, Pemprov Jatim, dan BPN untuk Ekonomi Berkelanjutan
Forum Road to EJAVEC 2026 ini juga menjadi ajang kolaborasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Kanwil BPN Jatim. Sinergi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang tangguh. Selain fokus pada industri besar, BPN juga melirik sektor UMKM dan pertanian produktif agar mendapatkan legalitas aset yang layak. Hal ini penting karena aset yang bersertifikat dapat digunakan sebagai akses permodalan ke perbankan.
Baca Juga: Kenapa Mobil Nissan Mahal dan Kurang Laku di Indonesia? Ini Jawaban Lengkap yang Jarang Dibahas!
Melalui kemudahan akses permodalan berbasis sertifikat tanah, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di pusat kota besar seperti Surabaya, tetapi juga merambat ke daerah-daerah penyangga. Kabupaten Blitar, misalnya, memiliki potensi besar di sektor agroindustri yang membutuhkan jaminan kepastian hukum lahan agar pengusaha lokal bisa bersaing dan menarik investor luar untuk membangun pabrik pengolahan di daerah tersebut.
Menjaga Kepercayaan Investor Melalui Penegakan Hukum Agraria
Di sisi lain, BPN Jatim juga memperketat pengawasan terhadap praktik mafia tanah yang dapat merusak citra investasi daerah. Penegakan hukum agraria yang tegas menjadi bagian dari komitmen BPN untuk menciptakan rasa aman bagi setiap sen yang diinvestasikan di Jawa Timur. Dengan sistem pengawasan internal yang kuat, celah untuk maladministrasi dan pungutan liar dalam proses sertifikasi investasi terus dipersempit.
Baca Juga: Nissan Grafit Resmi Meluncur, MPV Murah 7 Penumpang Rp105 Jutaan Ini Bikin Geger Pasar!
Penutupan forum Jatim Talk ini menghasilkan kesepakatan bersama untuk menjaga kondusivitas wilayah melalui penyediaan peta rencana tata ruang yang sinkron dengan data pertanahan. Dengan demikian, setiap pembangunan yang dilakukan oleh investor sudah dipastikan sesuai dengan peruntukannya. BPN Jatim optimis, dengan kolaborasi yang apik ini, Jawa Timur akan tetap menjadi primadona investasi di Indonesia pada tahun 2026 mendatang.
Editor : Saifullah Muhammad Jafar