BLITAR - Genderang reformasi birokrasi terus ditabuh kencang di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur. Bukan sekadar slogan, komitmen untuk menghadirkan pelayanan yang bersih dan bebas dari praktik pungli kini diuji langsung oleh tim pengawas pusat. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap kantor pertanahan benar-benar menjadi ruang yang nyaman dan aman bagi masyarakat dalam mengurus legalitas tanah mereka.
Selama tiga hari penuh, atmosfer kerja di enam kantor pertanahan di Jawa Timur terasa lebih intens. Kehadiran Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian ATR/BPN menjadi agenda krusial yang harus dihadapi para kepala kantor. Mereka tidak datang sendiri, melainkan didampingi langsung oleh jajaran elit Kanwil BPN Jatim untuk melihat sejauh mana integritas pelayanan publik telah mendarah daging di tingkat akar rumput.
Kegiatan yang berlangsung sejak 14 hingga 16 April 2026 tersebut menyasar titik-titik krusial pelayanan. Pengawasan ini menjadi bagian dari upaya besar Jawa Timur untuk mempertahankan predikat wilayah yang bebas dari korupsi. Fokusnya jelas: jangan sampai ada celah sedikit pun yang bisa merugikan masyarakat atau mencoreng nama baik institusi agraria tersebut.
Strategi Penguatan Zona Integritas di Jawa Timur
Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Jatim, Yetty Nurbuati Krystianti, turun langsung memimpin proses pendampingan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk pengawasan melekat agar setiap satuan kerja tidak lengah. Zona Integritas (ZI) bukan hanya urusan administrasi di atas kertas, melainkan sebuah budaya kerja yang harus terlihat dari bagaimana petugas menyambut masyarakat di loket depan.
Dalam rangkaian evaluasi tersebut, tim penilai melakukan pengecekan mendalam terhadap sarana dan prasarana. Fasilitas publik menjadi sorotan utama. Apakah ruang tunggu sudah memadai? Apakah alur pendaftaran sudah transparan? Pertanyaan-pertanyaan teknis ini dijawab dengan peninjauan lapangan secara langsung oleh tim Itjen guna memastikan standar kenyamanan telah terpenuhi sesuai regulasi terbaru.
Setiap Kepala Kantor Pertanahan juga diwajibkan memaparkan detail implementasi strategi keberlanjutan pembangunan ZI. Paparan ini menjadi momen krusial untuk menunjukkan bahwa inovasi layanan yang diciptakan benar-benar berdampak positif pada percepatan pengurusan dokumen tanah masyarakat.
Solusi Strategis Hadapi Kendala Layanan Pertanahan
Meski penguatan integritas terus digalakkan, tantangan di lapangan tetap tidak bisa dihindari. Sesi diskusi antara tim pusat, kanwil, dan kantor pertanahan menjadi wadah untuk mengidentifikasi berbagai kendala. Mulai dari urusan teknis digitalisasi hingga koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam proses sertifikasi tanah.
Yetty menegaskan bahwa sinergi antara Kanwil dan Itjen bertujuan untuk merumuskan solusi strategis secara cepat. Jika ditemukan adanya hambatan yang menghalangi produktivitas layanan, maka langkah perbaikan harus segera diambil saat itu juga. Motivasi terus diberikan kepada seluruh pegawai agar semangat melayani tetap terjaga meski di bawah pengawasan yang ketat.
Keberlanjutan reformasi birokrasi ini diharapkan mampu memacu semangat kompetisi positif antar kantor pertanahan di Jawa Timur. Dengan sistem yang terus diawasi dan dievaluasi, celah-celah kecurangan dapat ditutup rapat, sehingga masyarakat bisa mendapatkan kepastian hukum atas tanah mereka tanpa rasa khawatir.
Baca Juga: Mobil Murah Irit BBM 2026: Ini 4 Pilihan Terbaik di Indonesia, Konsumsi Bisa Tembus 22 Km/L!
Menuju Pelayanan Pertanahan Profesional dan Terpercaya
Upaya Monitoring dan Evaluasi ini pada akhirnya bermuara pada satu tujuan besar, yakni terciptanya pelayanan pertanahan yang profesional dan terpercaya. Kanwil BPN Jatim ingin membuktikan bahwa transformasi birokrasi di Jawa Timur berjalan secara konsisten dan bukan sekadar formalitas tahunan.
Dukungan dari Inspektorat Jenderal diharapkan menjadi energi tambahan bagi jajaran kantor pertanahan di Jawa Timur untuk terus berinovasi. Dengan pengawasan yang intensif dan sinergi yang kuat, impian untuk mewujudkan administrasi pertanahan yang modern dan akuntabel di seluruh pelosok Jawa Timur kini selangkah lebih dekat untuk menjadi kenyataan.(*)
Editor : Oksania Difa Ilmada